News

Revisi UU Narkotika, Komisi III DPR Bakal Serap Aspirasi dari Kampus di Jawa-Sumatra

Revisi UU Narkotika, Komisi III DPR Bakal Serap Aspirasi dari Kampus di Jawa-Sumatra
Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menemui awak media di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, pada Kamis (21/7/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, DPR bersama dengan pemerintah akan tetap melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Narkotika. Hal ini dilakukan usai masa reses selesai.

"Kita kan revisi UU Narkotika tetap kita bahas ya, nanti kita masuk lagi tanggal 16 (Agustus) kita akan lihat gitu," kata Trimedya ketika ditemui awak media di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Politikus PDIP itu mengungkapkan, terkait putusan MK tersebut akan tetap menjadi bahan evaluasi DPR dalam hal ini Komisi III dalam merevisi UU Narkotika.

baca juga:

"Kan UU Narkotika itu terkait putusan MK. Nanti mungkin enggak kita evaluasi atau tidak, kita akan lihat nanti pada saat pembahasan revisi UU Narkotika," tuturnya.

Adapun, kata Trimedya, rencananya sejumlah anggota Komisi III akan menyambangi beberapa perguruan tinggi guna menyerap aspirasi terkait pembahasan revisi UU Narkotika.

"Kita baru tahapannya RDPU Rapat dengan Pendapat Umum, rencananya abis masuk ini kita ke kampus menyerap aspirasi tinggal ditentukan kampus di Jawa dan di Sumatra," tukas dia.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja bagi kebutuhan medis.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam siaran virtual Sidang di Gedung MK di channel YouTube Mahkamah Konstitusi, pada Rabu (20/7/2022).

Untuk diketahui, sidang putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 terkait penggunaan ganja medis ini diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti. Mereka adalah ibu dari pasien penderita celebral palsy.

Di antara pertimbangannya, MK berpendapat, jenis narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi belum terbukti secara ilmiah. Sehingga, keinginan pemohon sulit untuk dikabulkan.

"Belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah. Dengan belum ada bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif, maka keinginan para pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis," ujar Hakim Suhartoyo. []