News

Revisi UU Energi Diperlukan untuk Menjadi Dasar Baru Bagi Pemilihan Anggota DEN

Revisi UU Energi Diperlukan untuk Menjadi Dasar Baru Bagi Pemilihan Anggota DEN
Ahli Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bhaktiar (Baju Biru). (Istimewa)

AKURAT.CO, Masa jabatan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), periode 2014-2019 telah habis sejak bulan April 2019. Namun DPR RI hingga kini belum memilih anggota DEN 2014-2019.

Sebelumnya Komisi VII DPR RI sendiri telah menerima dafta 16 nama calon anggota DEN periode 2019-2024 yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. 16 nama tersebut berasal dari berbagai kalangan profesi seperti akademisi, pelaku usaha, konsumen, pakar dan ahli.

“Namun proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPR RI pada bulan Juli 2019 terhadap Calon Anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan Masa Jabatan 2019-2024 tidak berlanjut pada pemilihan calon Anggota DEN,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun PUSHEP, Jumat (27/12), di Jakarta.

baca juga:

Menurut Bisman, DPR RI saat itu memutuskan untuk mengembalikan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan kepada Presiden RI untuk nantinya diproses ulang disesuaikan dengan revisi peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu alasan yang mendasar tidak dilakukan pemilihan Anggota DEN karena perlu penguatan kelembagaan DEN dalam UU Energi.

Terkait dengan hal tersebut, maka sampai saat ini Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan masih kosong dan belum terisi. Untuk itu Bisman mendorong harus segera dilakukan revisi terhadap UU Energi terkait dengan pengaturan penguatan kelembagaan DEN. “Revisi UU Energi diperlukan untuk menjadi dasar baru bagi pemilihan anggota DEN,” ujar Bisman.

DEN adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 30 tahun 2007 tentang Energi. DEN bertanggungjawab atas kebijakan penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi serta merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional. DEN beranggotakan 7 menteri dan 8 orang dari unsur pemangku kepentingan. Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Sementara terkait pendapatan negara dari sektor hilir Migas berupa iuran badan usaha, menurut Bisman mengalami penurunan pada 2019. Menurut Bisman, hal ini disebabkan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019. PP ini merupakan pengganti dari PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Melalui PP tersebut terdapat ketentuan penurunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan rata-rata penurunan sebesar 18,75%.

“Akibat adanya PP baru ini kontribusi sektor hilir migas kepada negara melalui PNBP hanya sebesar sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut turun Rp300 miliar jika dibandingkan tahun lalu yang masih berdasarkan PP 1 Tahun 2006 yang pendapatan dari iuran mencapai Rp1,6 triliun,” ujar Bisman

Menurut Bisman, terbitnya regulasi baru yang menyebabkan penurunan pendapatan negara tentunya disayangkan. Namun apabila hal ini bertujuan untuk mendukung dan menggairahkan kegiatan usaha hilir migas dapat diterima. Untuk itu, Bisman menegaskan bahwa pemerintah atau lembaga terkait harus mampu menjawab dengan data dan fakta bahwa penurunan ini berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta memicu multiplier effect yang positif.

Kemudian Bisman menyoroti kelanjutan proses alih kelola Blok Migas. Di awal tahun 2019 tercatat dua wilayah kerja yang secara resmi hak pengelolaanya dipegang Pertamina, yakni Blok Jambi Merang serta Raja dan Pendopo. Kedua WK ini, total produksinya mencapai 114 MMBOE.
Selanjutnya Pertamina kembali mendapat tugas untuk mengelola wilayah kerja gas bumi Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan bersama dengan ConocoPhillips dan Repsol.

Saat ini blok gas tersebut dioperatori oleh ConocoPhillips yang akan habis kontraknya pada 2023 mendatang. Menurut Bisman, Blok Corridor memiliki cadangan gas nomor tiga terbesar di Indonesia dengan produksi gas yang berkontribusi hingga 17 persen dari total produksi gas nasional.

“Dengan semakin banyak blok-blok migas terminasi yang dikelola Pertamina sebagai BUMN yang dikelola oleh anak bangsa, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Pertamina dalam mendukung lifting nasional,” ujar Bisman.

Selain itu Ia menegaskan, pengelolaan blok migas oleh BUMN merupakan representasi penguasaan negara atas sumber daya alam migas sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Migas, bahwa wujud penguasaan negara atas migas salah satunya dan yang paling utama adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung yang diwujudkan melalui BUMN.

Tumpahan Minyak dalam catatannya, Bisman juga menyebutkan bahwa pada bulan Juli 2019 terjadi kebocoran gas dan tumpahan minyak dari Sumur Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang berlokasi di laut Karawang Jawa Barat. Kebocoran tersebut mengakibatkan tumpahan minyak ke laut dan menyebabkan pencemaran serta kerugian bagi masyarakat di sekitar pesisir pantai Kerawang.

Meskipun Pertamina telah melakukan upaya untuk mengatasi dan pada Bulan Oktober 2019 telah berhasil ditutup sehingga insiden kebocoran tersebut dapat diatasi, namun Bisman menilai insiden ini cukup menjadi perhatian karena tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga juga berpengaruh terhadap pencapaian lifting nasional.
Kegiatan hulu migas selama ini sangat komitmen dengan keamanan dan keselamatan dalam operasinya, sehingga patut disayangkan jika terjadi insiden ini.

“Walaupun telah dapat diatasi patut dilakukan penyelidikan untuk mencari penyebabnya sehingga harus ada pihak yang bertanggungjawab dan tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang,” pungkas Bisman.

Sumber: Siaran Pers