News

Revisi Perda Covid-19 DKI Dipastikan Molor dari Target

Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 di Jakarta dipastikan molor dari tenggat waktu yang ditentukan.


Revisi Perda Covid-19 DKI Dipastikan Molor dari Target
Ketua DPRD DKI Jakarta non defenitif Pantas Nainggolan (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 di Jakarta dipastikan molor dari tenggat waktu yang ditentukan. Target awal, pembaruan Peraturan Daerah itu rampung disebut akhir Juli 2021, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda peraturan itu rampung direvisi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pantas Nainggolan ketika ditanya mengenai kelanjutan revisi Perda itu justru mengatakan, pembaruan peraturan itu tidak pakai target. Secara tak langsung, Pantas membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang menyatakan target rampungnya revisi peraturan adalah akhir Juli 2021 ini.

"Jadi, ini tidak ada target. Karena kita ingin mengevaluasi dulu, evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2020," kata Pantas ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (29/7/2021).

Pantas menegaskan, saat ini revisi Perda itu sampai sekarang ini belum berjalan maksimal, lantaran sejauh ini Pemprov DKI Jakarta belum melaporkan implementasi Perda itu selama ini, sehingga DPRD DKI belum punya acuan revisi yang jelas.

"Kita sedang tunggu laporan dari Pemprov DKI tentang pelaksanaan amanat Perda 2/2020 itu. Kemarin kan eksekutif sudah menyampaikan paparannya. Lalu, kita minta supaya dievaluasi, kita minta data implementasi perda secara komprehensif supaya kita bisa evaluasi. Baru sampai di situ. Jadi, pada prinsipnya belum ada revisi," tegas Pantas.

Dalam ajuan revisi Perda itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tiga pasal, yakni pasal 28A terkait penyidikan, di mana selain Polisi Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya ditambahkan juga pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) selama masa pandemi Covid-19 mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp500 ribu sampai Rp50 juta hingga kurungan pidana maksimal tiga bulan.

Revisi perda ini sebetulnya juga masih menuai pro kontra di DPRD DKI Jakarta, ada beberapa fraksi yang tak setuju dengan adanya pasal pidana dan pemberian kewenangan pada Satpol PP untuk melakukan penyidikan kepada para pelanggar Protokol Kesehatan. Adapun dua fraksi yang menolak adalah NasDem dan PDIP.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun  2020 tentang Penanggulangan Covid-19 setelah menerima draf revisi peraturan itu dari Pemerintah Provinsi DKI pada Rabu (21/7/2021) kemarin.