News

Revisi Perda Covid-19 Bakal Disahkan Akhir Juli 2021, Pelanggar Prokes Siap Dipidana

Perda itu diusulkan direvisi lantaran sanksi administrasi yang diberlakukan selama ini dianggap sudah tidak mempan


Revisi Perda Covid-19 Bakal Disahkan Akhir Juli 2021, Pelanggar Prokes Siap Dipidana
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai gerindra, M Taufik (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, DPRD DKI Jakarta mengebut pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun  2020 tentang Penanggulangan Covid-19 setelah menerima draf revisi peraturan itu dari Pemerintah Provinsi DKI pada Rabu (21/7/2021) kemarin. 

Perda itu diusulkan direvisi lantaran sanksi administrasi yang diberlakukan selama ini dianggap sudah tidak mempan.

Tak ada efek jera dari sanksi tersebut, sehingga Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya mengusul adanya sanksi pidana bagi warga yang berulang melanggar peraturan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, pihaknya bakal mengebut pembahasan revisi peraturan itu, targetnya pada akhir Juli 2021, peraturan terbaru itu sudah disahkan dalam dalam rapat Paripurna yang sedianya digelar pada Kamis 29 Juli 2020 pukul 10.00 WIB

“Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada Paripurna,"  kata M Taufik ketika dikonfirmasi Kamis (22/7/2021).

Walau draf revisi Perda itu baru diterima DPRD DKI Jakarta, namun Taufik mengaku pihaknya akan setuju dengan perubahan yang diusulkan mengingat penularan corona di Jakarta pada ledakan gelombang kedua ini semakin mengerikan. Dengan adanya pasal pidana dalam  revisi Perda itu, Taufik berharap pengendalian penularan wabah mematikan itu bisa segera teratasi.

"Insyaallah (DPRD) setuju karena ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan Jakarta ke depan, dan kesehatan masyarakat," tuturnya.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, selain menambahkan pasal pidana, dalam revisi peraturan itu, pihaknya juga memberi hak kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk melakukan penyedikan kepada pelanggar prokes.

"Sudah menjadi aturan dan ketentuannya bahwa ada PNS yang memiliki kualifikasi dan kewenangan sebagai penyidik," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/7/2021).

Lebih lanjut Ariza menjelaskan, hukuman pidana itu tak serta serta merta dikenakan kepada warga yang kedapatan melanggar, mereka yang dikenakan sanksi pidana adalah warga yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran yang sama.

"Diberikan sanksi ini dipidanakan bagi mereka yang mengulang-ulang atau sembunyi-sembunyi melanggar ketentuan prokes," tuturnya

Berikut bunyi usulan revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta soal sanksi bagi pelanggar prokes:

Pasal 32A 

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid- 19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). []