News

Revisi Perda Covid-19, Anies Beri Kewenangan Penyidikan Untuk Satpol PP

Sejumlah legislator DKI mendukung kebijakan tersebut


Revisi Perda Covid-19, Anies Beri Kewenangan Penyidikan Untuk Satpol PP
Petugas Satpol PP memasang spanduk mini untuk memberikan imbauan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah penularan wabah Corona atau Covid-19 saat melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Sosialisasi yang mengajak serta masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 kian meluas. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penyidikan kepada warga yang tertangkap melakukan pelanggaran protokol kesehatan. 

Hal ini diusulkan Anies Baswedan dan jajarannya dalam draf revisi Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.

Dalam usulan revisi peraturan daerah ini, Pemprov DKI mengajukan pasal pidana bagi warga yang melanggar peraturan kesehatan pada masa pandemi ini. Satpol PP dan Pihak kepolisian diberi kewenangan khusus melakukan penyidikan atas pelanggaran tersebut.

"Sudah menjadi aturan dan ketentuannya bahwa ada PNS yang memiliki kualifikasi dan kewenangan sebagai penyidik," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/7/2021).

Politisi Gerindra ini mengatakan, pihaknya terpaksa memasukan pasal pidana dalam Perda tersebut, lantaran sanksi administrasi berupa denda Rp300 ribu atau hukuman sosial membersihkan fasilitas umum bagi warga yang kedapatan tak mengenakan masker atau berkerumun serta sanksi penutupan sementara bagi perusahaan yang melanggar sudah tidak efektif.

Untuk itu kata dia perlu hukuman yang lebih berat demi agar ada efek jera.

"Kita beri penguatan landasan hukum, payung hukum supaya memberi efek jera kepada masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut Ariza menjelaskan, hukuman pidana itu tak serta serta merta dikenakan kepada warga yang kedapatan melanggar, mereka yang dikenakan sanksi pidana adalah warga yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran yang sama.

"Diberikan sanksi ini dipidanakan bagi mereka yang mengulang-ulang atau sembunyi-sembunyi melanggar ketentuan prokes," tuturnya

Berikut bunyi usulan revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta soal sanksi bagi pelanggar prokes:

Pasal 32A 

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid- 19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). []