Ekonomi

Restrukturisasi Jiwasraya Dianggap Solusi Terbaik Ketimbang Likuidasi

Restrukturisasi Jiwasraya Dianggap Solusi Terbaik Ketimbang Likuidasi
Warga melintas di depan halaman kantor pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Selasa (14/1/2020). Kementrian BUMN mengkawatirkan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya direalisasikan akan membuat investor takut menanamkan modalnya. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Program penyelamatan polis (restrukturisasi) yang ditawarkan pemerintah dan manajemen baru atas masalah keuangan yang dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai merupakan solusi terbaik untuk memenuhi hak para pemegang polis.

Langkah penyelamatan polis ini menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil pemerintah, ketimbang harus melikuidasi Jiwasraya yang diyakini akan menambah kerugian para pemegang polis.

"Pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali restrukturisasi. Restrukturisasi adalah pilihan realistis karena biaya likuidasi akan jauh lebih tinggi," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (4/10/2020).

baca juga:

Mengacu hasil rapat Kementerian BUMN bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Kamis (1/10/2020), diputuskan dua alternatif solusi dalam menyelesaikan sengkarut masalah yang terjadi di Jiwasraya.

Pertama, melikuidasi Jiwasraya dengan sisa aset berkisar 20 persen dari total liabilitas yang ada saat ini. Kedua, melakukan penyelamatan polis (restrukturisasi) terhadap seluruh polis nasabah dan memindahkannya ke IFG Life.

Terkait dua alternaltif solusi ini, kata Anthony, akan lebih baik jika setelah direstrukturisasi pemerintah segera menjual aset-aset Jiwasraya yang tersisa. Hal ini dimaksudkan untuk membuat beban operasional BUMN bisa turun atau lebih efisien.

"Sebaiknya, setelah restrukturisasi segera dijual. BUMN harus diperkecil. Hanya yang kritikal saja dipertahankan," ujar Anthony.

Sedangkan terkait masalah hukum, diharapkan jajaran penegak hukum bisa menyita seluruh aset terdakwa untuk bisa digunakan demi menambah uang pengembalian ke nasabah.

"Yang penting, yang melanggar hukum harus diproses dan mengembalikan uangnya kepada negara," cetus Anthony.

Sumber: ANTARA