News

Respon Kebersamaan Menhan, Panglima TNI dan KSAD Dudung, Anggota DPR: Semua Akur

Respon Kebersamaan Menhan, Panglima TNI dan KSAD Dudung, Anggota DPR: Semua Akur
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto salam komando dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman usai melakukan Rapat Kerja dengan komisi I di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022). Dalam rapat kerja ini membahas Penyesuaian RKA Kemhan/TNI TA 2023. Hadir dalam rapat ini juga Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Agustinus Gustaf Brugman (Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas menanggapi posisi duduk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.

Yan memastikan, raker yang digelar hari ini hanya membahas mengenai anggaran dan tidak menyinggung isu lain. Salah satunya yakni disharmoni.

"Sama sekali tidak, bahas anggaran aja," kata Mandenas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

baca juga:

Mandenas mengklaim, duduk bersama itu sudah sering mereka lakukan, namun butuh senyum lebar. Dengan demikian dia berharap komunikasi interaktif berjalan baik dan terus berjalan kedepan sehingga panglima dan para kepala staf bisa lebih harmonis menunjukkan kekuatan.

"Ini harapan rakyat Indonesia semua akur-akur dan tidak ada beban, kita rapat sampaikan pikiran. Menhan hadir untuk hadir jadi pendengar dan itu jadi motivasi luar biasa," terangnya.

Sementara terkait isu disharmoni, tambah politikus Partai Gerindra itu, akan dibahas secara khusus bersama-sama dengan Komisi I, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

"Kita sepakat bahas soal anggaran. Untuk isu aktual ada waktu khusus. Dijadwalkan setelah pembahasan anggaran maka dijadwalkan bahas isu aktual," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan raker tersebut untuk menyelesaikan pembahasan anggaran Kemhan/TNI Tahun 2023 yang harus disetujui Komisi I DPR lalu dilaporkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dia menilai tidak ada hal-hal urgen untuk didiskusikan, karena jumlah anggaran Kemhan/TNI sudah final sehingga tinggal disetujui.

"Rapat ini dijadwalkan hanya membahas anggaran saja, namun mungkin bisa saja berkembang ke masalah-masalah lain, dalam arti pertanyaan terkait pertahanan," ujarnya.[]