News

Resmi! Ini 5 Fakta Penghapusan Tenaga Honorer di Tahun 2023

Fakta penghapusan tenaga honorer.


Resmi! Ini 5 Fakta Penghapusan Tenaga Honorer di Tahun 2023
Foto ilustrasi: Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mengikuti apel pagi. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Kabar mengejutkan datang dari tenaga kerja honorer Tanah Air. Pemerintah telah resmi menerapkan kebijakan peniadaan keberadaan tenaga kerja honorer di berbagai instansi pemerintah. Penerapan kebijakan ini akan dimulai pada tahun 2023 mendatang. Informasi ini pun telah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait penghapusan tenaga kerja honorer. 

1. Resmi dihapus

Melalui MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa tenaga honorer atau non-PNS akan resmi dihapus pada tahun 2023. Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 49/218 tentang Manajemen PPPK. 

baca juga:

2. Tenaga honorer hingga 2023

Selain memberikan informasi terkait tenaga honorer, Tjahjo Kumolo juga menyatakan bahwa seluruh instansi pemerintah diharuskan melepaskan berbagai tenaga honorer paling lama hingga tahun 2023 mendatang. Dengan begitu, tenaga honorer diberikan kesempatan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaannya hingga tahun 2023 mendatang. 

3. Diganti outsourcing

Proses perekrutan tenaga baru nantinya akan ada beberapa mekanisme pengganti, salah satunya adalah melalui mekanisme outsourcing atau tenaga alih daya. Mekanisme perekrutan ini diterapkan terutama kepada petugas kemanan hingga petugas kebersihan di berbagai instansi pemerintahan. Sedangkan untuk pendapatannya, tenaga outsourcing tersebut akan mendapatkan biaya umum dan bukan biaya gaji. 

4. Fokus PPPK

Selain mekanisme outsourcing, pemerintah tahun ini juga akan membuka rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Untuk sementara, rekrutmen PPPK ini nantinya akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di Indonesia. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah saat ini memang sedang mendorong untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. 

5. Dikritik untuk mengubah proses perekrutan

Keputusan pemerintah ini pun mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indoensia (PHK2I) yang menyerukan untuk mengubah mekanisme perekrutan PPPK. Ia menyatakan agar lebih mengutamakan merekrut berbagai pihak yang telah terdata di BKN. Pasalnya, banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi untuk pemerintah belum mendapatkan kesempatan mengikuti PPPK. 

Pemerintah juga menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah dilarang melakukan perekrutan tenaga honorer.[]