Ekonomi

Resmi Berlakukan Larangan Ekspor CPO dan Migor, Begini Kata Airlangga

Soal larangan eskpor CPO dan Minyak Goreng, Menko Airlangga: Ini akan berlaku sampai harga minyak goreng bisa di capai Rp 14.000 per liter.


Resmi Berlakukan Larangan Ekspor CPO dan Migor, Begini Kata Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Dok. Humas Kemenko Bidang Perekonomian)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali mengingatkan bahwa pemerintah resmi menetapkan kebijakan pelarangan eskpor untuk produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein dan Used Cooking oil mulai tanggal 28 April 2022 pukul 00.00 WIB. Ia menjelaskan akan menikdak tegas pihak – pihak yang melanggar atauran tersebut.

“Seusia dengan keputusan bapak Presiden (Joko Widodo) mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan mengenai masyarakat, kebijakan pelarangan ini di detailkan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein dan Used Cooking oil,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, saat press conference, Rabu (27/4/22).

Menurutnya kebijakan tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah yaitu prioritas utama adalah masyarakat. Ini juga memastikan bahwa produk CPO didekasikan seluruhnya untuk ketersedian minyak goreng curah dan harga Rp 14.000 per liter terutama di pasar – pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK.

baca juga:

“Ini akan berlaku sampai harga minyak goreng bisa di capai Rp 14.000 per liter,” jelasnya.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan dan kebijakan tersebut, yaitu pengawasan eskpor dilakukan oleh bea dan cukai, sementara untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya jika ada pelanggaran akan ditindak tegas oleh satgas pangan, bea dan cukai, kepolisian, Kementerian Perdagangan karena akan terus diawasi.

“Presiden minta agar seluruhnya mendapatkan penjelasan yang detail sesuai dengan Permendag yang diterbitkan hari ini,” tambahnya.

Sebelumnya Pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait penetapan harga minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Karena di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp14.000 per liter.

Lanjutnya, Direktorat Jendral Bea Cukai dan Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idul Fitri.

“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegas Menko Airlangga.

Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat Pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui BPDPKS tanpa mengurangi good governance-nya dan menugaskan BULOG untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional.[]