AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) besar kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu Pon besok. Sinyal kocok ulang kursi menteri dilakukan Jokowi pada 1 Februari 2023 disampaikan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
"Insya Allah kalau tidak ada aral melintang. Ya, jadi prinsipnya kita menunggu Rabu besok mudah-mudahan tidak ada aral melintang, ada ketetapan hati untuk perombakan kabinet atau pergeseran yang tentu saja itu menjadi hak prerogatif presiden," kata Ngabalin.
Hal itu disampaikan Ngabalin dalam wawancara live dengan TV One, Selasa sore, 31 Januari 2023. Ngabalin bahkan mengulang hingga tiga kali, mengatakan bahwa reshuffle akan terjadi Rabu besok jika tidak ada aral melintang.
baca juga:
Meski begitu, Ngabalin tidak tahu soal jumlah dan pos kementerian mana yang dirombak.
"Nah itu yang kita tidak tahu," jawabnya.
Pastinya, kata Ngabalin, pergantian menteri untuk kepentingan meningkatkan kinerja pemerintah.
"Kan sisa dua tahun, (menteri) benar-benar bisa mengalokasikan waktu dengan baik, bisa full time, bisa melaksanakan tugas-tugas penting membantu presiden dan wakil presiden,"
Ngabalin mengatakan tidak perlu melihat alasan politis jika benar dilakukan pergantian menteri. Hal ini dia sampaikan menjawab pertanyaan apakah menteri yang sibuk kampanye Pilpres masuk daftar reshuffle.
"Tidak masuk ke aras situ (menteri sibuk kampanye pilpres). Clear atas pertimbangan kinerja. Kalau kita (kaitkan dengan) isu-isu capres sangat sumir," katanya.
Reshuffle Menteri NasDem
Isu reshuffle kabinet menyeruak setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintahan Jokowi, meminta dua kader NasDem ditendang dari kabinet.
Disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, kader NasDem di kabinet yang diminta dievaluasi Presiden Jokowi adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan permintaan Djarot untuk mengevaluasi dua menteri Partai NasDem sebagai sikap partai. Dia mengatakan usulan tersebut didasarkan atas kajian objektif.
Djarot menilai evaluasi terhadap dua menteri tersebut dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi. Adapun Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK merupakan mitra Djarot di Komisi IV DPR.
"Apa yang disampaikan Mas Djarot berdasarkan kajian objektif, terutama terkait simpang siur impor pangan," kata Hasto, Senin, 26 Desember 2022.[]
