Ekonomi

Rencana Tak Matang, Biaya Kereta Cepat Bakal Terus Membengkak dan APBN Jadi Korban

Abra Talattov menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan pemerintah dengan tidak matang.


Rencana Tak Matang, Biaya Kereta Cepat Bakal Terus Membengkak dan APBN Jadi Korban
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan pemerintah dengan tidak matang.

Akhirnya pemerintah memutuskan menggunakan pendaan APBN untuk proyek tersebut, yang dimana sebelumnya menggunakan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha).

"Di tengah jalan, proyek ini terjadi permasalahan cost over run, ternyata proyek ini tidak direncanakan secara matang, menggampangkan proposal yang ada, ternyata kecolongan," kata Abra saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Ia mengatakan terjadi dilema dalam keputusan pemerintah karena proyek tersebut sudah berjalan hingga 80 persen, namun konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat saat ini tak memiliki biaya, akhirnya menyeret keuangan negara.

"Kalau tak dibantu bisa berpotensi mangkrak," ujarnya.

Abra pun menilai pengajuan APBN yang diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,3 triliun tak akan cukup menyelesaikan proyek kereta cepat. Sehingga potensi pembengkakan lebih besar lagi bakal terjadi.

"Rp4,3 triliun baru perhitungan sementara dari pihak konsorsium, belum menunggu audit Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) bisa saja dibutuhkan lebih dari itu," ucapnya.

Kemudian dinamika lainnya yang perlu diperhitungkan ketika nanti sudah beroperasi, pemerintah juga tetap menggelontorakan biaya untuk Kereta Cepat. 

Abra mengatakan selain PNM, pemerintah juga bakal memberikan subsidi untuk Kereta Cepat dalam mendongkrak trafik penumpang yang menggunakan Kereta Cepat tersebut.