News

Anies Tambah Sanksi Pidana di Perda Covid-19, Wibi NasDem Ungkit Arahan Jokowi

Penambahan sanksi pidana dalam draft revisi Perda bertolak belakang dengan arahan aturan terkait penanganan pandemi dilakukan persuasif


Anies Tambah Sanksi Pidana di Perda Covid-19, Wibi NasDem Ungkit Arahan Jokowi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Wibi Andrino (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano tidak setuju dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah pasal sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Wibi membandingkan rencana Anies dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar aparat di lapangan menegakkan aturan kesehatan dengan cara humanis dan lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

"Bahwa presiden sudah mengarahkan kita lebih humanis, ya kita lakukan cara-cara humanis. Tapi bahwa hari ini kita bicarakan diksi pidana tentunya ini adalah bahasa yang represif, itu kekhawatiran saya," kata Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/7/2021).

Rencana Anies menambah pasal sanksi pidana terhadap pelanggar aturan penanggulangan Covid termuat dalam draf revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Anies merasa hukuman administrasi yang berlaku dalam Perda tidak mempan.

Draft revisi Perda telah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021) kemarin. Pembahasan draf bakal dikebut pekan ini dan rencananya akhir bulan hasil revisi sudah bisa diumumkan di rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang sedianya dilangsungkan pada 29 Juni 2021 mendatang.

Wibi menyatakan Perda Nomor 2/2020 yang disahkan pada November tahun lalu sudah menjadi peraturan yang disusun dengan sangat cermat. Di dalam Perda cara-cara penegakan hukum bagi warga yang melanggar sudah sempurna dan tak perlu diutak atik lagi. Untuk itu, Wibi mengaku keberatan dengan usulan revisi Perda yang memuat pasal pidana.

"Kita diminta untuk menambahkan hal-hal yang lebih menekankan pada publik. Ini yang menjadi pemikiran saya dan batin saya sedikit agak menolak untuk bisa menerima itu di tengah kondisi seperti ini," tuturnya.

Terlebih, Wibi mengatakan sudah ada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ia mengingatkan dengan undang-undang ini polisi bisa menindak pelanggar peraturan kesehatan dengan pasal pidana tanpa harus merevisi Perda Nomor 2/2020.

"Apakah tidak cukup dengan adanya UU karantina kesehatan? Instansi Polri itu bisa melakukan penegakan terkait dengan protokol kesehatan, apakah harus ditambahkan dengan bumbu-bumbu ini di dalam Perda kita?” tandasnya.[]