News

Relawan: Jokowi Tidak Berminat Presiden 3 Periode

Imanta mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang jauh-jauh hari sudah menegaskan tidak tertarik menjadi presiden 3 periode


Relawan: Jokowi Tidak Berminat Presiden 3 Periode
Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi Centre Imanta Ginting (Istimewa)

AKURAT.CO, Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi Centre Imanta Ginting buka suara wacana jabatan presiden tiga perionde. Wacana itu memang memungkinkan dengan mengamandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden yang memungkinkan Jokowi menjadi presiden tiga periode.

Namun Imanta meminta semua pihak, termasuk organisasi relawan, agar fokus membantu pemerintah mengatasi dampak krisis akibat pandemi global.

"Mari dukung Pak Jokowi dalam sisa waktu 3.5 tahun masa jabatannya untuk mengejar target pembangunan di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini," ujarnya di hadapan wartawan Senin (28/6/2021).

Menurut Imanta, walaupun amandemen terhadap masa jabatan presiden bukan hal yang haram di tengah perkembangan bangsa, namun semua pihak sebaiknya dapat menahan diri dengan fokus membantu pemerintah mengatasi dampak pandemi.

"Ada yang lebih genting dan penting untuk kita urus saat ini selain amandemen UUD, yaitu penanganan pandemi Covid 19. Pak Jokowi saja fokus urus Covid-19, kok kita punya fokus yang berbeda?" ujarnya setengah bertanya.

Imanta mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang jauh-jauh hari sudah menegaskan tidak tertarik menjadi presiden 3 periode.

  “Kami yakin Pak Jokowi sangat menghormati konstitusi. Beliau negarawan sejati. Beliau memilih fokus bekerja di periode kedua, apalagi dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini," ujarnya.

Menurut Imanta, situasi ekonomi Indonesia sedang sulit. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah tergerus sampai ke angka yang memperihatinkan, sehingga dibutuhkan penanganan ekstra dan dukungan semua pihak.

"Sebaiknya semua pihak menahan diri dulu untuk bicara Pemilu 2024. Mari bantu Pak Jokowi menanggulangi pandemi ini, agar rakyat tertolong dan kembali bisa tersenyum. Jangan kampanye dan pencitraan dulu. Saat ini situasinya lagi sulit, jangan kita cederai hati rakyat yang sedang kesusahan," pungkasnya.

Soal wacana jabatan presiden tiga periode menguat pasca munculnya Jokpro 2024. Mereka akan menggelar pembentukan Sekretariat Nasional Jokpro 2024 untuk mendukung pasangan Jokowi-Prabowo.

Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan menjelaskan bahwa Komunitas Jokpro 2024 merupakan organisasi relawan yang menghimpun pendukung Jokowi dan Prabowo untuk maju di 2024.

Jokpro 2024, kata dia, mendukung Jokowi agar maju kembali sebagai Presiden untuk tiga periode.

Namun Yusa’ Farchan, Direktur Eksekutif Citra Institute menilai gerakan Jokowi-Prabowo 2024 yang mengusung Jokowi tiga periode tidak memiliki urgensi apapun selain motif kekuasaan murni.

Padahal, pembatasan kekuasaan merupakan salah satu amanat penting reformasi yang sudah ditegaskan dalam amandemen pertama UUD 1945 di Pasal 7.

"Jadi, wacana jabatan Presiden tiga periode, selain bertentangan dengan konstitusi, juga berpotensi merusak iklim demokrasi yang telah dibangun," kata Yusa' kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional saat berbincang dengan AKURAT.CO, Minggu (27/6/2021).

Jika argumentasinya adalah untuk menghindari polarisasi ekstrim di masyarakat pada pilpres 2019 lalu tak ada dasarnya. Diakui Yusa' memang terjadi gejala divided society yang sangat tinggi. Segmentasi masyarakat menjadi terpolarisasi ke dalam dua kutub yang berseberangan secara diametral, yakni pendukung Capres 01 dan pendukung Capres 02.

Munculnya dua pasangan capres-cawapres tersebut merupakan imbas dari tingginya presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal inilah yang pada akhirnya membonsai hak-hak politik warga negara (hak memilih dan hak dipilih) termasuk di dalamnya hak untuk dipilih menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Jadi, kalau tujuan tiga periode adalah untuk menghilangkan polarisasi ekstrim, maka bukan dengan cara memaketkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Justru besaran presidential treshold inilah yang mestinya perlu dimoderasi ulang sehingga banyak pilihan pasangan calon, tidak hanya 2 pasang," terang Yusa'.

Apalagi, keragaman pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya sudah dikondisikan dalam UUD 1945 di mana partai-partai politik didorong melakukan koalisi secara alami untuk memenangkan suara secara merata dari seluruh provinsi di Indonesia.

"Untuk menghilangkan spekulasi publik, saya kira Presiden perlu mempertegas lagi sikapnya tersebut terkait wacana 3 periode. Apalagi, Pak Jokowi sekarang punya tugas berat bagaimana membangun kembali perekonomian nasional yang guncang akibat covid," tutur Yusa'.

Yusa' meminta Presiden fokus melakukan tugasnya. Jika nanti hasilnya bagus, dan masyarakat memang  menghendaki 3 periode, biarlah itu berjalan natural, meskipun nantinya harus dengan pintu amandemen UUD 1945.

"Tapi kalau didesign seolah-olah ada keadaan yang genting sehingga harus 3 periode, justru ini yang menjadi persoalan," papar Yusa'. []