News

Rekomendasi BPK Soal Saham BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lampaui Kewenangan

BPJS Ketenagakerjaan yang berhak untuk memutuskannya.


Rekomendasi BPK Soal Saham BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Lampaui Kewenangan
Sebutan baru BPJS Ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK. (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menyoroti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satu rekomendasinya agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan jual rugi alias cut loss enam saham yang menjadi portofolio mereka.

Suparji Ahmad menyebut jika rekomendasi cut loss yang disarankan oleh BPK berpotensi merugikan investor.

Sebab keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar.

"Kebijakan tersebut bersifat teknis dan merupakan kewenangan dari direksi dari BPJS. Karena salah satu kiat untuk melokalisir resiko adalah dengan meminimalisasi capital loss pada portofolio saham," ujar Suparji kepada wartawan, Minggu (4/7/2021).

Suparji menyebut rekomendasi cut loss maupun take profit akan berpengaruh terhadap laporan keuangan BPJS.

Tetap saja, kata dia, apapun tindakannya maka pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berhak untuk memutuskannya.

Sebab kata dia, dampak dari rekomendasi cut loss oleh BPK maka akan berpengaruh pada kondisi pasar bursa di tengah pandemi saat ini.

Artinya, saham-saham yang disebut oleh BPK nantinya akan sepi peminat alias investor ragu menanamkan investasi keenam saham tersebut.

"Kondisi ini merugikan bagi trader atau investor termasuk emiten yang disebutkan oleh BPK tersebut," kata Suparji.

Potensi investor takut dalam melakukan investasi, mengingat opini cut loss sejumlah saham tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan pasar.

"Karena itu, harus ada kehati-hatian dalam prosesnya. Agar tidak membuat gaduh di pasar bursa," katanya.

Sebelumnya mantan Direktur Utama BEI, Hasan Zein Mahmud mengkritisi adanya instruksi BPK untuk melakukan jual rugi (cut loss) enam saham yang menjadi portofolio BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menilai, BPK sebagai lembaga tinggi negara seharusnya mandiri dan bebas, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Karena, menurutnya cut loss dan profit taking adalah terminologi teknis, jadi bila diucapkan oleh BPK akan berkonotasi komando.

Hasan menilai pelaksanaan cut loss dan take profit akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPJS.

Selain itu, bisa langsung mempengaruhi realisasi rugi laba dan akan berdampak pada keuangan negara.

"Apakah BPK bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian atau opportunity profit yang hilang yang diderita BPJS, akibat perintah cut loss atau take profit?" ujar Hasan.

Rekomendasi BPK tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 yang dipublikasikan BPK beberapa waktu lalu. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan investasi dan operasional BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun 2018 hingga 15 November 2020.

BPK menilai bahwa tata kelola investasi BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memadai, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil pengembangan dana secara optimal.

Menanggapi hal itu, BPJS Ketenagakerjaan mengaku senantiasa menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengelolaan investasi serta operasional.

Bahkan, rekomendasi untuk melakukan take profit atau cut loss saham-saham tertentu juga telah dikaji secara internal.

"Selain itu, kebijakan terkait cut loss telah diusulkan untuk masuk dalam regulasi pemerintah yang mengatur tata kelola investasi BPJS," kata Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja, Rabu (23/6/2021).[]