News

Rekam Demonstrasi Antikudeta, Seorang Pria Jepang Ditahan Junta Myanmar

Toru Kubota merupakan pembuat film dokumenter sekaligus jurnalis untuk sejumlah media, termasuk Al Jazeera dan VICE Jepang.

Rekam Demonstrasi Antikudeta, Seorang Pria Jepang Ditahan Junta Myanmar
Menurut media pemerintah Myanmar pada Senin (1/8), Min Aung Hlaing telah memerintahkan perpanjangan status keadaan darurat untuk 6 bulan ke depan. (Associated Press)

AKURAT.CO, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara membenarkan ada seorang warganya ditahan di Myanmar. Pemerintah sontak menyerukan pembebasannya sesegera mungkin.

Dilansir dari Al Jazeera, pria Jepang berusia 20an tahun ditahan setelah merekam demonstrasi di Myanmar pada 30 Juli. Menurut Kihara pada Senin (1/8), kedutaan Jepang di Myanmar telah menekan Dewan Administrasi Negara tersebut untuk membebaskannya.

Kihara tak menyebut nama tahanan itu. Namun, laporan media Jepang mengidentifikasinya sebagai pembuat film dokumenter bernama Toru Kubota. Kubota sendiri meliput untuk sejumlah media, termasuk Al Jazeera dan VICE Jepang. Ia berfokus pada konflik etnis dan masalah pengungsi, menurut laman pribadinya.

baca juga:

Setidaknya 135 wartawan telah ditahan di Myanmar sejak kudeta, menurut Reporters Without Borders.

Kubota akan menjadi jurnalis asing ke-5 yang ditahan setelah Nathan Maung dan Danny Fenster dari Amerika Serikat (AS), Robert Bociaga dari Polandia, dan Yuki Kitazumi dari Jepang. Keempatnya akhirnya diusir dari negara itu.

Myanmar sendiri mengalami kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Kerusuhan pun menyebar ke seluruh negeri sejak pemerintah militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing memberangus sebagian besar protes damai di kota-kota.

Sementara itu, Jepang menjadi salah satu negara yang mengecam kudeta tersebut dan kejadian setelahnya. Yang terbaru, negara itu mengutuk eksekusi 4 aktivis antikudeta bulan lalu.

Menurut media pemerintah Myanmar pada Senin (1/8), Min Aung Hlaing telah memerintahkan perpanjangan status keadaan darurat untuk 6 bulan ke depan. Alasannya, status tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi multipartai yang sejati dan disiplin. []