News

Reformasi Kerajaan Dianggap Ilegal, Ribuan Warga Thailand Geram dan Gelar Unjuk Rassa

Massa menentang putusan pengadilan yang menyebut tuntutan reformasi adalah upaya terselubung untuk menggulingkan kerajaan.


Reformasi Kerajaan Dianggap Ilegal, Ribuan Warga Thailand Geram dan Gelar Unjuk Rassa
Seorang pengunjuk rasa reformasi monarki mengangkat tanda untuk menghapus UU 112, yang mengkriminalisasi kritik terhadap Monarki Thailand, Bangkok, Thailand, Minggu (14/11) (VOA/Tommy Walker)

AKURAT.CO Situasi politik Thailand kembali bergelora, dengan ribuan warga menolak larangan pertemuan massal dan turun ke jalan-jalan ibu kota untuk menuntut reformasi kerajaan. 

Menurut AFP hingga VOA, demo terbaru pecah pada Minggu (14/11), sebagai tanggapan putusan pengadilan yang menyatakan tuntutan untuk mereformasi monarki adalah hal 'ilegal'.

Dalam perlawanan terhadap putusan pengadilan  itu, tiga pengunjuk rasa terluka dalam bentrokan dengan polisi Bangkok.

baca juga:

Protes yang dipimpin oleh pemuda telah menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki yang secara konstitusional diabadikan sebagai 'institusi yang harus disucikan'. 

Dalam protes menentang kewenangan absolut monarki itu, para pemuda dan pengunjuk rasa lain berdiri melawan barisan polisi anti huru hara. Mereka berbaris menghadap jejeran perisai polisi, melambaikan plakat dengan tulisan seperti 'Tidak ada monarki absolut' hingga 'Reformasi bukanlah penghapusan'.

Reformasi Kerajaan Dianggap Ilegal, Ribuan Warga Thailand Geram dan Gelar Unjuk Rassa Massal  - Foto 1
 VOA/Tommy Walker

Protes pada Minggu terjadi tidak lama usai pada Rabu (10/11), Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang tuntutan reformasi monarki yang digelorakan tiga aktivis terkemuka Thailand. Mereka adalah Arnon Nampa, Panupong Jadnok, dan Panusaya Sithijirawattanakul. Ketiganya diadili usai membuat pidato tentang monarki pada Agustus 2020.

Dalam seruannya, para aktivis saat itu mendaftarkan 10 tuntutan menyerukan reformasi institusi kerajaan, serta penghapusan Pasal 112, yang dikenal sebagai 'Lese-Majeste', yang mengkriminalisasi kritik terhadap monarki. Diketahui hukum Lesse-Majeste bisa menyeret para pelanggarnya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Polisi sempat bentrok dengan beberapa demonstran, menembakkan peluru karet yang mengenai setidaknya satu pengunjuk rasa, mengakibatkan dadanya berdarah. Menurut reporter AFP, pria yang terluka itu lalu dilarikan ke ambulans.

Pusat Darurat Erawan kota, sementara itu, mengatakan bahwa setidaknya ada dua orang terluka. Meski begitu, belum ada rincian yang diberikan tentang kondisi para korban. 

Sebelumnya, pada hari Minggu, polisi telah memperingatkan para pengunjuk rasa agar tidak berkumpul. 

"Kami ingin publik fokus pada bagaimana cara menggunakan hak dan kebebasan mereka tetapi tetap tidak melanggar hukum yang diatur oleh MK," kata juru bicara kepolisian Bangkok Jirasant Kaewsangake.

Reformasi Kerajaan Dianggap Ilegal, Ribuan Warga Thailand Geram dan Gelar Unjuk Rassa Massal  - Foto 2
  Thailand Minggu (14/11)-Reuters

Menjelang malam, para pengunjuk rasa berbaris ke kedutaan Jerman-sebuah aksi kritikan terhadap raja Thailand yang gemar ke negara Eropa. Setelahnya, para pengunjuk rasa mengirimkan surat ke kedutaan, menyatakan keprihatinan tentang kembalinya monarki absolut. Aksi kemudian bubar setelah itu. 

Protes ke kedutaan terjadi usai pekan lalu, Raja Maha Vajiralongkorn mengadakan perjalanan pertamanya ke luar negeri selama lebih dari setahun dan terbang ke Jerman.

Seorang pengunjuk rasa menyebut bahwa kekuasaan raja yang meningkat telah menjauhkan Thailand dari demokrasi.

"Meningkatnya kekuasaan raja dalam beberapa tahun terakhir telah menarik Thailand untuk menjauh dari demokrasi dan justru kembali ke monarki absolut," katanya dalam sebuah pernyataan usai para demonstran mencapai kedutaan Jerman di Bangkok.

Reformasi Kerajaan Dianggap Ilegal, Ribuan Warga Thailand Geram dan Gelar Unjuk Rassa Massal  - Foto 3
 VOA/Tommy Walker

Thailand telah menjadi monarki konstitusional sejak akhir pemerintahan kerajaan absolut pada tahun 1932. Namun, jalannnya demokrasi telah diselingi oleh kudeta militer reguler, dengan upaya terakhir terjadi pada tahun 2014. 

Gerakan protes pro-demokrasi Thailand meletus mulai pertengahan tahun 2020. Dalam aksi itu, demonstrasi kerap dipimpin para mahasiswa yang menyerukan reformasi monarki dan penggulingan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha.

Seruan kontroversial untuk reformasi kerajaan mengirim kilatan petir ke masyarakat Thailand, yang telah lama menganggap raja sebagai orang yang suci. 

Puluhan ribu memadati jalan-jalan pada puncak demonstrasi, tetapi sekarang sejumlah pengunjuk rasa dan pemimpin mereka menghadapi berbagai tuduhan kriminal termasuk pencemaran nama baik kerajaan. Sejak protes dimulai tahun lalu,  157 orang telah didakwa di bawah hukum Lese-Majeste, kata kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.[]