Ekonomi

Realisasi Kredit Kendaraan Bermotor Sepanjang 2021 Capai Rp97,45 Triliun

realisasi  kredit kendaraan bermotor mencapai Rp97,45 triliun


Realisasi Kredit Kendaraan Bermotor Sepanjang 2021 Capai Rp97,45 Triliun
Pengunjung memilih kendaraan di bursa mobil bekas, kawasan Blok M, Jakarta, Rabu (23/9/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp97,45 triliun.

“ Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di tahun 2021 mencapai level 863,3 ribu apabila dibanding dengan penjualan 578,3 ribu pada tahun 2020. Kedua insentif ini telah memberikan dampak yang positif bagi kedua sektor tersebut,” ujar Sri Mulyani, saat dalam Konferensi Pers KSSK, Rabu (2/2/2022).

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut terjadi karena berkat dukungan dari berbagai elemen kebijakan dalam KSSK. Sinergi kebijakan, baik yang bersifat across the board yaitu berlaku untuk seluruh sektor di dalam perekonomian maupun yang sifatnya spesifik pada sektor tertentu, telah berkontribusi dalam menjaga dan memperkuat momentum pemulihan pada tahun 2021.

baca juga:

Untuk sektor otomotif, insentif PPN barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah dikolaborasikan dengan kebijakan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dan uang muka perusahaan pembiayaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelonggaran uang muka kredit oleh Bank Indonesia telah mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor mencapai Rp97,45 triliun hingga 3 Desember 2021.

Dalam paparannya, Menkeu mengatakan kebijakan across the board yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan antara lain melalui pemberian insentif fiskal dan dukungan belanja pemerintah untuk turut menjaga kinerja keuangan dunia usaha dan telah mendukung meningkatnya daya beli masyarakat.

Adapun kebijakan yang spesifik diberikan untuk sektor tertentu, seperti pemberian insentif di sektor properti dan otomotif dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN).

Insentif PPN untuk perumahan yang diberikan pemerintah kemudian diperkuat dengan kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) dari kredit dan pembiayaan properti.

“Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mendorong realisasi kredit properti hingga Rp465,55 triliun sampai dengan bulan Desember 2021,” katanya.

Pemerintah memberikan insentif ini dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor properti merupakan sektor yang strategis dan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat keterkaitannya dengan berbagai sektor dalam perekonomian, sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar. Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif PPN rumah tapak dan rumah susun dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.[]