News

RDP Komisi III Tak Dapat Izin Pimpinan DPR, Formappi Duga Djoko Tjandra 'Dibacking' Elit Politik


RDP Komisi III Tak Dapat Izin Pimpinan DPR, Formappi Duga Djoko Tjandra 'Dibacking' Elit Politik
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus usai menghadiri diskusi bertajuk 'Benarkah DPR Nggak Mau Dikritik?' di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2). (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pimpinan DPR tebang pilih terkait izin kegiatan anggota dan komisi di kompleks parlemen pada masa reses. 

Hal itu terlihat dari tidak diizinkannya komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolri dan Kejaksaan untuk membahas kasus Djoko Tjandra. Padahal, Tata Tertib (Tatib) DPR Tatib tidak pernah memberikan pengecualian hanya untuk pembahasan legislasi saja. Namun juga untuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

"Kelihatan sekali ada tebang pilih dalam hal ijin pimpinan bagi DPR untuk berkegiatan di dalam kompleks DPR pada masa reses," ucap Lucius saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (23/7/2020).

Dia pun mempertanyakan alasan pimpinan DPR tidak memberikan ijin karena rerses apakah jujur atau tidak. Karena ada juga yang berkegiatan di DPR saat masa reses, salah satunya Badan Legislasi (Baleg) yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Mudah untuk menduga kenapa pembahasan RUU Omnibus Law bisa dilakukan pada masa reses sedangkan RDP Komisi III terkait Djoko Chandra ditolak," ungkapnya.

Lucius malah curiga tidak adanya izin dari pimpinan DPR itu membuktikan bahwa Djoko Tjandra dibacking oleh elit-elit politik. Bukan semata karena tak diperbolehkan dalam Tatib berkegiatan di masa reses. Terlebih, sudah ada bukti Djoko Tjandra dengan mudah keluar masuk Indonesia padahal berstatus buronan.

"Sangat mungkin kemudahan Djoko Chandra keluar masuk Indonesia dengan status buron itu memang karena dibacking elit politik atau minimal punya hubungan dengan jejaring mafia politik baik yang di parlemen maupun dipartai politik," singgungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin mengatakan alasan dirinya tidak mengizinkan RDP Komisi III dengan Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham sudah sesuai Tatib dan keputusan Bamus terkait masa reses.

"Jangan berdebat masalah administrasi karena tidak ingin melanggar Tatib. Saya hanya ingin menjalankan Tatib DPR dan putusan Bamus, yang melarang RDP pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," kata Azis lewat pers rilisnya, Selasa (21/7/2020).

Ia menjelaskan, berdasarkan Tatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, lanjut Azis, sesuai Tatib DPR Pasal 52, dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang.

"Karena Tatib DPR berbunyi seperti itu jadi jangan kita ngotot, tetapi substansi masalah kasus buronan Joko Tjandra harus segera dilakukan pengawasan oleh Komisi III DPR RI. Tatib DPR kan dibuat bersama untuk dilaksanakan seluruh anggota Dewan, jadi saya enggak habis pikir ada yang ngotot seperti itu, ada apa ini," tambahnya.[]