Ekonomi

Rawan Konflik Kepentingan, DPR Desak OJK Selidiki Pembelian Saham GoTo

Rawan Konflik Kepentingan, DPR Desak OJK Selidiki Pembelian Saham GoTo
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menyelidiki proses pembelian saham atau Initial Public Offering (IPO) terhadap PT GoTo (Gojek-Tokopedia) oleh Telkom lewat anak perusahaannya, Telkomsel. 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan bila Telkomsel yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menginvestasikan Rp6,7 triliun kepada PT GoTo yang sejak berdiri pada 2010 masih merugi.

Puteri Anetta Komarudin menduga bila hal ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antara kakak kandung dari Menteri BUMN yang merupakan Komisaris Utama dari PT GoTo itu. Sehingga OJK dinilai harus segera menyelidiki persoalan tersebut.

baca juga:

“Sehingga apabila ditemukan pelanggaran, OJK akan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya entitas BUMN saja yang dirugikan, tapi masyarakat umum selaku investor yang memiliki saham GoTo," jelas Puteri dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Oleh karena itu, Puteri Anetta Komarudin mengajak seluruh jajaran penyelenggara negara dan pejabat lainnya untuk ke depannya lebih menerapkan pencegahan dan penanganan konflik kepentingan.  

“Bukan hanya karena untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, tetapi juga karena konflik kepentingan sesungguhnya merupakan akar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dapat merugikan banyak pihak lain,” kata politisi dari Fraksi Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Puteri menjelaskan arti konflik kepentingan menurut Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Menurut UU tersebut, konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Selain itu, dalam pedoman yang disusun oleh OECD atau organization for economic co-operation and development, dikatakan bila situasi konflik kepentingan apabila dibiarkan bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang memegan kekuasaan.

Selain itu, dikatakan dalam OECD, situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola secara memadai di sisi pejabat publik akan melemahkan kepercayaan masyarakat pada institusi publik.[]