News

Rawan Dikorupsi, Prabowo Diminta Pelototi Pengadaan 25 Radar Kemenhan

MAKI akan menyurati Prabowo terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan 25 radar


Rawan Dikorupsi, Prabowo Diminta Pelototi Pengadaan 25 Radar Kemenhan
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Screencapture)

AKURAT.CO, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menyurati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait pengadaan 25 radar di Kementerian Pertahanan senilai Rp10 triliun. Prabowo diminta mencermati pengadaan radar ini untuk mencegah praktik korupsi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, dari penelusurannya pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan Radar ini juga terlibat pada pengadaan satelit yang tengah disidik Kejaksaan Agung.

"Dari telusuran saya ada dugaan dari pihak swasta yang juga terkait dengan satelit Kemhan ini dengan inisial SW diduga saat ini juga sedang menjadi penghubung pengadaan adanya radar sekitar 25 di Kementerian Pertahanan dari perusahaan Prancis dan konon nilainya hampir Rp 10 Triliun," ujar Boyamin dalam pernyataannya lewat video, Senin (17/1/2022).

baca juga:

Boyamin tegas meminta Prabowo untuk mencermati pengadaan ini, jika memang masih tersangkut orang yang lama mestinya tidak dilanjutkan dengan mengganti perusahaan lain.

"Perusahaan Prancis saya yakin itu tidak harus pakai penghubung, langsung pun juga bisa. Jangan sampai nanti dugaan orang yang sudah bermain di proyek satelit kemudian bermain di proyek pengadaan radar," tegas Boyamin.

MAKI akan menyurati Prabowo terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan 25 radar tersebut. MAKI meminta agar Prabowo bila perlu membatalkan proyek tersebut.

"Ini akan saya segera mengajukan surat kepada Pak Prabowo Menteri Pertahanan untuk mencermati itu, jika perlu membatalkan proyek itu atau kalau tetap diteruskan pada posisi diganti perusahaan penghubungnya, langsung melakukan pembelian langsung kepada perusahaan Prancis," sambungnya.

MAKI mengatakan pengadaan radar tersebut tetap dilanjutkan demi pertahanan negara.

"Prinsip MAKI tetap mendukung pengadaan radar itu karena demi pertahanan, tapi yang penting jangan sampai ada yang melakukan korupsi lagi" imbuhnya.

Boyamin mengatakan kasus dugaan pelanggaran hukum dibalik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 di Kemenhan pada 2015 patutnya dijadikan pelajaran agar tidak kembali terulang.

Boyamin juga akan mengirim surat kepada Kejagung untuk melakukan pencegahan dalam dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pengadaan 25 radar tersebut.

"Saya juga akan berkirim surat kepada Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hal yang sama terkait pengadaan 25 radar dari Prancis ini dengan harapan untuk dilakukan pencegahan, bukan dilakukan penindakan sih, jadi hanya pada posisi dilakukan pencegahan supaya jangan ada dugaan korupsi lagi dalam pengadaan radar sebanyak 25 dari perusahaan Prancis ini di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Sementara terkait perkara pengadaan satelit, MAKI mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan pelanggaran hukum di balik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015.

"Terkait dengan pengadaan satelit Kementerian Pertahanan yang saat ini sedang disidik oleh Kejaksaan Agung dan saya berharap segera ada penetapan tersangka jika ada 2 alat bukti yang cukup," kata Boyamin. []