News

Ratusan ASN Ogah Ikut Lelang Jabatan, Ketua DPRD DKI Minta Anies Introspeksi

Menurut Pras ada hal-hal yang memicu para PNS itu menolak ikut lelang jabatan tersebut.


Ratusan ASN Ogah Ikut Lelang Jabatan, Ketua DPRD DKI Minta Anies Introspeksi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan mengintropeksi diri setelah 239 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI ogah mengambil tawaran lelang jabatan eselon II. Padahal seluruh PNS itu dianggap mampu mengisi jabatan-jabatan yang lowong itu.

Menurut Pras sapaan Prasetyo Edi, ada hal-hal yang memicu para PNS itu menolak ikut lelang jabatan tersebut. Mustahil kata dia,  jika sikap para PNS tidak dipicu sesuatu yang ganjil.

"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," kata Pras ketika dikonfirmasi Selasa (11/5/2021).

Penolakan para PNS ikut lelang jabatan ini membuat Anies Baswedan marah besar. Para PNS itu dikumpulkan di halaman Balai Kota DKI Jakarta, mereka bahkan diam mendengar Anies yang sedang kesal di bawah terik matahari.

Pras menilai ada yang salah dalam pola birokrasi dan regenerasi di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa," tuturnya.

Prasetio mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk menggerakkan mesin pelayanan masyarakat di Ibukota.

Pasalnya hingga kini ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Antara lain dari SKPD tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, dan Walikota Jakarta Selatan.

"Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya," tuntasnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co