Ekonomi

RAPBN 2023, PDIP Minta Pemerintah Serius Urusi Masalah Migor Hingga Perlindungan Sosial!

dalam menjaga pertumbuhan ekonomi selain menopang konsumsi masyarakat maka pemerintah melalui kebijakan dan program kementerian dan lembaga (K/L) terkait


RAPBN 2023, PDIP Minta Pemerintah Serius Urusi Masalah Migor Hingga Perlindungan Sosial!
Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana, dalam penyampaian pandangan KEM PPKF, Selasa (24/5/22). (Tangakapan Layar YouTube DPR RI)

AKURAT.CO, Penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada hari ini, Selasa (24/5/2022).

Dalam penyampaian dan pendapat pertama disampaikan langsung dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana yang mengatakan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi selain menopang konsumsi masyarakat maka pemerintah melalui kebijakan dan program kementerian dan lembaga (K/L) terkait harus dapat meningkatkan produktivitas sektoral.

“ Fraksi PDIP Perjuangan berpandangan dan berpendapat sebagai berikut pertama asumsi ekonomi makro yang dirancang pemerintah agar disertai dengan upaya dan kebijakan. Dengan meningkatkan produktivitas sektoral sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi PDB, lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral,” ucap Fraksi PDI Perjuangan, Dede Indra Permana, dalam penyampaian pandangan KEM PPKF, Selasa (24/5/2022).

baca juga:

Ia menjelaskan untuk pertumbuhan ekonomi, sangat dibutuhkan intervensi pemerintah bersama otoritas moneter untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Sehingga dapat menyelesaikan isu struktural pangan seperti kasus minyak goreng.

“ Menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil menyelesaikan isu struktural pangan dan administrasi prize yang terjadi seperti kasus minyak goreng,” terangnya.

Tekanan volatilitas, lanjutnya, pasar keuangan global dapat mempengaruhi pada tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun yang lebih tinggi. Pihaknya berharap pemerintah harus mulai memperbaikan fundamental ekonomi yang domestik dan dapat menurunkan tingkat suku bunga SUN seiring pertumbuhan ekonomi global yang meningkat.

“ Permintaan minyak mentah dunia maka memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dengan meningkatkan produktivitas minyak mentah dunia,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah perlu segera meningkatkan kinerja hulu migas dan efektivitas atau investasi untuk eksplorasi dalam meningkatkan lifting minyak mentah.

“ KEM PPKF 2023 telah menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan yang akan dicapai gini rasio tingat pengangguran terbuka. Tetapi menurut pihaknya, pemerintah belum menetapkan perkiraan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2023,” urainya.