Giyanto

Penulis adalah Redaktur Ekonomi Akurat.co
Ekonomi

RAPBN 2023 dan Ancaman Silent Killer

RAPBN 2023 harus mengantisipasi inflasi

RAPBN 2023 dan Ancaman Silent Killer
Menteri Keuangan Sri Mulyani pidato laporan pemerintah kepada anggota DPR yang hadiri dalam Rapat Paripurna ke-22 DPR masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Kondisi ekonomi Indonesia memang terasa lebih baik dibanding satu atau dua tahun lalu. Secara statistik kondisi ini terkonfirmasi oleh angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,44% triwulan II 2022. Belakangan ini, perasaan lebih baik tersebut terusik oleh ancaman krisis global yang diyakini banyak orang dapat berdampak buruk bagi perekonomian yang sedang bangkit ini.

Perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan telah menggannggu putaran rantai pasok global (global supply chain). Eropa krisis energi dan pangan, inflasi sudah mencapai 8,6%. Amerika, yang ekonominya sudah begitu terintegrasi dengan pasar global mencatatkan rekor inflasi 9,1%. Konon, menjadi yang tertinggi selama 41 tahun terakhir.

Rantai pasok global kian tersendat dengan krisis di belahan lain, yaitu semakin memanaskan konflik Tiongkok-Taiwan. Dua negara pemain besar dalam perdagangan global.

baca juga:

Tiongkok-Taiwan, Amerika dan Eropa adalah tiga besar mitra dagang utama Indonesia. Jika mereka runtuh, Indonesia otomatis kena imbasnya. Artinya, Perang dalam medan geo- politik akan  merambat ke ranah ekonomi. Indonesia, mau tidak mau, harus siap terkena imbasnya.

Apa yang ditakutkan?

Inflasi, terminologi yang mungkin sulit dipahami orang awam, kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi mayoritas masyarakat kita. Tetapi, mereka sebenarnya adalah kelompok yang paling terdampak jika inflasi menggila. Bagi kelompok kaya, kenaikan harga Rp 2000 tidak terasa. Tapi, bagi kelompok miskin akan jadi malapetaka.

Faktanya, akibat tekanan ekonomi orang bisa melakukan bunuh diri, membunuh anaknya sendiri. Akibat tekanan ekonomi, angka perceraian meningkat di masa pandemi lalu. Ini cukup menegaskan bahwa inflasi akan menjadi silent killer bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tentunya, ancaman ini akan menjadi nyata jika tidak diantisipasi.

APBN adalah senjata!

Negara, dalam hal ini pemerintah harus mengantisipasinya. Dan APBN adalah “senjatanya”. Di tengah inflasi global yang begitu tinggi, Inflasi nasional kita dapat diredam dengan hanya menyentuh angka 4,35% per juni 2022. Salah satu senjatanya adalah dengan menambah alokasi kompensasi subsidi energi sebesar Rp 275 T. Nilai yang fantastik tersebut merupakan “biaya” untuk mempertahankan inflasi akan tetap terkendali sampai akhir tahun 2022.

Dalam Pidato RAPBN 2023 dan Nota Keuangan hari ini, Menteri Keuangan telah menkonfirmasi bahwa Anggaran kompensasi dan subsidi energi tahun 2023 turun tajam atau minus 33 persen dibandingkan APBN 2022. Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran subsidi energi 2023 dan kompensasi sebesar Rp 336,7 triliun.

Ini artinya, di tahun 2023 Pemerintah akan memangkas “biaya” pengendalian inflasi. Sehingga ada potensi kenaikan inflasi dari komponen “administerred price” atau kenaikan harga yang dapat dikendalikan pemerintah seperti harga BBM, Gas Elpiji, Listrik dan Pupuk.

Pemangkasan alokasi subsidi tersebut didasarkan pada optimisme akan kondisi global tahun 2023 yang semakin baik, terutama harga minyak dunia yang akan semakin murah. Tetapi, kondisi global tentu penuh dengan ketidakpastian. Dan kebijakan ini tentu akan mengundang perdebatan.

Dan memang RAPBN 2023 harus diperdebatkan, baik di parlemen maupun di ruang publik. Sebelum semua itu diputuskan menjadi Undang-undang dan menjadi penentu “nasib” bangsa di tahun mendatang.