News

Rapat Konsultasi Bersama Presiden, Bamsoet Ungkap Potensi Ancaman Resesi Global

Namun demikian, kata Bamsoet. Ada sisi positif yang Indonesia miliki. Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat resiko resesi yang kecil

Rapat Konsultasi Bersama Presiden, Bamsoet Ungkap Potensi Ancaman Resesi Global
Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan kata sambutan dalam Forum Tematik Bakohumas di Ruang Delegasi, Nusantara V, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (4/8/2022). Acara ini dihadiri berbagai humas lembaga negara dengan mengadakan diskusi dengan tema “Sidang Tahunan MPR Sebagai Konvensi Ketatanegaraan”. AKURAT.CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Ketua Lembaga Tinggi Negara lainnya melakukan rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas antisipasi terhadap berbagai kondisi global yang diperkirakan kedepannya semakin tidak menentu. 

Selain karena masih adanya efek pandemi Covid-19, ditambah terjadinya konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi.  

"Presiden Joko Widodo menargetkan defisit anggaran pada tahun 2023 bisa di bawah 3 persen, maksimal 2,8 persen. Butuh kerja keras untuk merealisasikannya, mengingat kondisi pemulihan global yang tidak menentu," kata Bamsoet usai rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Lembaga Tinggi Negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/8/22)."Selain juga faktor peningkatan utang yang signifikan, menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan. Pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa," tuturnya.

baca juga:

"Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia mencapai USD 21,6 miliar per bulan. Sementara posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli 2022 masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional." 

Bamsoet menjelaskan, sebagai strategi jangka pendek dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat harus segera diperlukan. Kebijakan burden sharing yang tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang. 

Sementara untuk strategi jangka panjang, membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun kedepan dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga.

"Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah," urai Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Di sisi lain, lanjut Bamsoet, Krisis pangan dan krisis energi global juga harus diantisipasi untuk me-minimalisir dampak buruk bagi Indonesia, dan tidak berimbas pada terganggunya agenda politik nasional yang sudah di depan mata (Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024). 

"Tantangan lainnya adalah, seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi tahunan per Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen. Penyumbang inflasi dari kenaikan harga cabai merah, kenaikan tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit. Diperkirakan dan pada bulan Agustus inflasi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen," ujar Bamsoet.