Ekonomi

Rangsang Konsumsi Domestik, Indonesia Harus Perhatikan Hak Perlindungan Konsumen

BPKN mekesadaran masyarakat akan haknya harus terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih confidence


Rangsang Konsumsi Domestik, Indonesia Harus Perhatikan Hak Perlindungan Konsumen
Ilustrasi - Perlindungan Konsumen (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan kesadaran masyarakat akan haknya harus terus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih confidence dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya bertransaksi di pasar.

"Jika keamanan dan kenyamanan transaksi dalam negeri bisa kita tingkatkan, maka permintaan domestik akan meningkat. Sekaligus menstimulasi pasokan dan produksi dalam negeri," tutur Ketua BPKN Rizal E Halim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2020).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menyampaikan bahwa konsumsi domestik sebagai backbone perekonomian nasional harus terus diperkuat untuk membawa kejayaan ekonomi nasional dan daya saing bangsa.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini dikontribusikan oleh konsumsi domestik harus terus ditingkatkan, tidak hanya untuk kemajuan ekonomi tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Ini yang harus kita wujudkan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), entitas pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Pendidikan Tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya untuk terus menggiatkan edukasi dan sosialisasi hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang.

"Edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen dilakukan secara masif dan intensif ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia," tandasnya. 

Sebagai informasi, kebiasaan belanja online boleh jadi diadopsi lebih banyak orang selama pandemi. Mengingat, banyak pusat perbelanjaan tutup dan aktivitas di luar dibatasi demi meminimalisir transmisi Covid-19.

Bersama kebiasaan tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melaporkan ada kecenderungan pengumpulan data pribadi secara besar-besaran saat belanja online. Termasuk di dalamnya nomor telepon, tempat tanggal lahir, dan alamat pos-el yang kemungkinan dapat disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab.

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu