News

Raker dengan DPD, Wakil Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Pencegahan Korupsi

Raker dengan DPD, Wakil Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Pencegahan Korupsi
Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Keberhasilan penegakan hukum di suatu wilayah tidak lagi diukur seberapa besar jumlah penanganan suatu perkara yang dilakukan oleh Kecabjari, Kejari maupun Kejati.

Namun yang lebih penting upaya menjamin suatu wilayah atau daerah bebas dari korupsi. Juga bagaimana mampu mendukung investasi dalam mendorong pemulihan ekonomi.

“Namun jauh lebih penting, bagaimana upaya melakukan pencegahan korupsinya. Hal ini sangat bermanfaat dalam mendorong perkembangan investasi guna pemulihan ekonomi secara makro,” kata Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dalam rapat kerja virtual dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (9/02/2021).

baca juga:

Wakil Jaksa Agung menyampaikan, untuk melakukan pencegahan korupsi, Kejaksaan merumuskan tujuh arahan yang dijabarkan diantaranya berhubungan dengan penindakan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Pemerintahan Daerah.

Termasuk melakukan pendataan dan pengalihan fasiltas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik Pemerintah. “Baik yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait,” ujar Untung.

Selain itu, katanya, menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Serta penciptaan System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum Kejaksaan terhadap masyarakat,” katanya.

Sebelumnya Jaksa Agung dalam suatu kesempatan mengatakan, peran Kejaksaan tidak terbatas pada penegakan hukum semata, tapi terkait dengan pembangunan nasional yang bertujuan terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pembangunan di daerah tentunya harus sejalan beriringan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara,” kata Burhanuddin.

Oleh karena itu pihaknya menindaklanjuti Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Kejaksaan mendukung penuh program pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Secara formal, Kejaksaan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BKPM padal 19 Desember 2019 yang intinya mengatur dukungan Kejaksaan kepada BKPM untuk menciptakan iklim kemudahan investasi di Indonesia. Bahkan Kejaksaan RI secara khusus juga telah membentuk Satgas Pengaman Investasi dan Usaha.

Tujuannya, agar dapat memberikan kemudahan berusaha di berbagai daerah dalam rangka pengembangan pariwisata nasional yang berkelas dunia. []

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu