Hananto Widodo

Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Jawa Timur dari unsur masyarakat periode 2019-2020 dan 2020-2021
News

Quo Vadis Dewas KPK?

Eksistensi Dewas mendapat kritik, karena dianggap menghambat kinerja KPK


Quo Vadis Dewas KPK?
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Putusan MK tentang uji materiil UU No. 19 Tahun 2019 tentang revisi kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK telah memasuki babak baru terhadap eksistensi KPK. Paling tidak ada 2 point terkait hasil putusan MK tersebut. Pertama, terkait eksistensi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kedua, terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. 

Memang yang mendapat kritik dari beberapa kalangan adalah terkait dengan dua hal tersebut. Eksistensi Dewas mendapat kritik, karena dianggap menghambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sebelumnya KPK tidak perlu meminta izin jika akan melakukan operasi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, tetapi dengan adanya Dewas KPK, maka untuk melakukan hal tersebut penyidik KPK harus terlebih dahulu meminta izin kepada Dewas KPK. 

Putusan MK akhirnya membatalkan kewenangan Dewas dalam memberikan izin terkait penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Oleh karena itu, penyidik dalam melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tidak perlu lagi meminta izin kepada Dewas KPK. Apakah dengan hilangnya kewajiban penyidik untuk meminta izin kepada Dewas KPK dalam melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan juga berarti eksistensi Dewas KPK benar-benar hilang? Pertanyaan ini muncul karena ada yang berpendapat dengan adanya putusan MK ini, maka eksistensi Dewas KPK tidak diperlukan lagi. 

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka mau tidak mau kita harus membaca kembali ketentuan Dewas KPK yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019. Apakah kewenangan Dewas KPK hanya sekedar memberikan izin terkait penyadapan, penyitaan dan penggeledahan atau Dewas KPK memiliki wewenang lainnya?

Jika kita lihat dalam ketentuan Pasal 37 B UU ini, maka akan terlihat bahwa kewenangan Dewas KPK dalam memberikan izin dalam hal penyadapan, penggeledahan dan penyitaan merupakan sebagian kecil dari kewenangan Dewas KPK. Kewenangan inti dari Dewas KPK justru terkait dengan persoalan penegakan kode etik terhadap pimpinan dan pegawai KPK. 

Pertanyaan lanjutannya, apakah tepat Dewas KPK diberi kewenangan untuk menegakkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK yang diduga melanggar kode etik? Terkait dengan penegakan kode etik oleh Dewas KPK maka pertama-tama yang perlu kita kritisi adalah kewenangan Dewas KPK dalam menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK. Tepatkah Dewas KPK memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK?

Untuk menjawab itu marilah kita kembali pada peristiwa di tahun 2006 di mana Komisi Yudisial (KY) pernah mengadakan diskusi publik untuk mendapatkan masukan terkait dengan rancangan kode etik hakim yang dirancang oleh KY. Pada saat itu Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Prof Dr. Basuki Rekso Wibowo., SH., MSi mengkritik  rancangan kode etik dari KY tersebut. Prof Basuki mengatakan jika KY tidak berhak untuk merancang kode etik hakim, karena yang berhak merancang kode etik adalah organisasi profesi dari hakim bukan KY. 

Dengan mendasarkan pada kekeliruan yang dilakukan oleh KY tersebut, maka kewenangan dari Dewas KPK dalam menyusun dan menetapkan kode etik tanpa melibatkan pimpinan KPK merupakan hal yang tidak tepat. Seharusnya kode etik terhadap pimpinan dan pegawai KPK disusun bersama-sama antara pimpinan KPK dan Dewas KPK. Penyusunan dan penetapan kode etik terhadap pimpinan KPK dan pegawai yang seharusnya dilakukan bersama antara pimpinan KPK dan Dewas KPK juga memiliki konsekuensi jika terjadi sidang pemeriksaan baik terhadap pimpinan KPK maupun pegawai KPK yang diduga melanggar etik juga harus melibatkan unsur dari pimpinan KPK. 

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan contoh konkrit dalam penegakan kode etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik itu KPU dan Bawaslu mulai dari level pusat sampai dengan level daerah. Dalam penegakan kode etik terhadap KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 1 anggota DKPP, 1 unsur dari masyarakat, 1 unsur dari Bawaslu daerah dan 1 unsur dari  KPU daerah.

Majelis Pemeriksa baik itu dari unsur masyarakat, unsur Bawaslu dan unsur KPU diwajibkan untuk memberikan rekomendasi kepada DKPP RI terhadap hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan. Inti dari rekomendasi itu berupa jenis sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu di daerah yang diduga melakukan pelanggaran etik. Dan jika dalam sidang pemeriksaan penyelenggara pemilu yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, maka rekomendasinya berupa rehabilitasi terhadap penyelenggara pemilu tersebut. 

Ketika DKPP RI akan memberikan putusan terhadap penyelenggara pemilu di daerah yang diduga melanggar etik, DKPP RI juga akan melibatkan anggota DKPP RI yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu. Berdasarkan perbandingan dengan eksistensi dan kewenangan dari DKPP, maka sangat janggal jika Dewas KPK memiliki kewenangan secara independen untuk menetapkan kode etik dan memberikan sanksi terhadap pimpinan KPK dan pegawai KPK tanpa melibatkan unsur dari pimpinan KPK.

Sebab, pada dasarnya kewenangan untuk menegakkan kode etik terhadap pejabat adalah internal di mana dia bekerja. Namun, karena dia adalah seorang pejabat publik, maka pelibatan dari unsur masyarakat sangat dibutuhkan demi menjamin obyektifitas dari hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya. 

Dengan demikian, dibutuhkan penataan terhadap eksistensi dan kewenangan Dewas KPK dalam menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan pegawai KPK. Mau tidak mau unsur pimpinan KPK harus dilibatkan jika terjadi dugaan pelanggaran etik baik yang dilakukan oleh pimpinan KPK maupun pegawai KPK. Dan alangkah lebih ideal jika nama Dewas KPK berubah menjadi Dewan Etik KPK, karena sebagian besar kewenangannya adalah untuk menegakkan kode etik. []

Arief Munandar

https://akurat.co