News

Putri Tersangka Korupsi E-KTP Paulus Tannos Diminta Kooperatif

Pauline Tannos sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang juga ayahnya, Paulus Tannos


Putri Tersangka Korupsi E-KTP Paulus Tannos Diminta Kooperatif
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri (Antara Foto)

AKURAT.CO, Pegawai PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi yang juga putri tersangka korupsi e-KTP Paulus Tannos, Pauline Tannos, mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pemanggilan berikutnya Pauline diminta untuk hadir.

Pauline Tannos sedianya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi KTP elektronik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (1/12/2021).

"Yang bersangkutan tidak hadir dan tidak mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya. KPK mengimbau untuk kooperatif hadir pada penjadwalan berikutnya,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (2/12/2021).

baca juga:

Sebelumnya tim penyidik KPK memeriksa mantan Direktur Utama PT Len Industri Wahyudin Bagenda terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Wahyudin diperiksa sebagai saksi bersama dua orang lainnya. Mereka adalah Rini Winarta dan Isnu Edhi Wijaya mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Dalam pemeriksaan Rini dikonfirmasi soal aset milik Paulus Tannos.

"Rini hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan kepemilikan perusahaan dan aset dari tersangka PLS (Paulus Tannos)," kata Ali.

Diketahui, KPK kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (e-KTP) dengan tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

Dalam perkara ini, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka.

Tiga tersangka lain yang dijerat KPK yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota DPR periode 2014-2019 Miriam S Hariyani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sebelumnya, KPK lebih dahulu menjerat tujuh orang dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp5,9 triliun. []