News

Putri Gus Dur Lantang Bicara Soal Pemberhentian Novel Cs, Tolong Batalkan Pak Jokowi!

Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala regresi demokrasi yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia


Putri Gus Dur Lantang Bicara Soal Pemberhentian Novel Cs, Tolong Batalkan Pak Jokowi!
Anita Wahid (AKURAT.CO/Maidian Reviani)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo diminta membatalkan rencana pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemberhentian pegawai KPK merupakan gejala regresi demokrasi yang menumpulkan institusi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan keputusan tersebut," kata Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) Anita Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/6/2021).

Tak hanya membatalkan pemberhentian 51 pegawai KPK, PVRI juga mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar membuka dokumen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dijadikan dalih menyingkirkan 51 pegawai KPK.

Presiden, kata Anita, harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak-hak pegawai KPK dalam proses TWK. Karena itu Presiden wajib menginstruksikan jajaran kepolisian agar mengusut segala bentuk teror dan ancaman kepada para pegawai KPK, baik saat mengusut korupsi maupun saat mempertanyakan keputusan pimpinan KPK. 

"Perlu ada pula perlindungan hukum dan jaminan keamanan,” kata Anita.

Dia mengatakan, pelemahan KPK tak hanya dilakukan lewat metode kekerasan saja. Cara lainnya meliputi penempatan elite politik di luar jangkauan KPK, delegitimasi diskursif berupa labelisasi taliban terhadap penyidik-penyidiknya, pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK, dan pelemahan struktural serta agensial.

“Yang terbaru, 51 pegawai KPK diberhentikan akibat tak lolos Tes Wawasan Kebangasaan (TWK) saat proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Anita.

Anita menyatakan, rencana pemecatan terhadap 51 pegawai KPK adalah episode baru dari rangkaian pelemahan KPK, terutama saat korupsi marak terjadi di berbagai sektor dan daerah.

Terlebih Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kini berada di peringkat 102 dari 180, turun drastis dari peringkat 85 pada tahun 2019 berdasarkan Transparency International, 2020.

“Korupsi masih menjadi sesuatu yang mewabah di badan legislatif nasional dan lokal, pelayanan sipil, peradilan, dan kepolisian. Ini adalah tantangan berat bagi kehidupan demokrasi Indonesia,” kata Anita.

Peneliti PVRI Naufal Rofi menambahkan, serangan-serangan teror terhadap pegawai KPK dan aktivis antikorupsi cara lain lemahkam KPK. 

Tercatat sejak 2015 sampai 2019, terdapat delapan kasus kekerasan dan ancaman yang dialami pegawai KPK, mulai dari ancaman pembunuhan, penangkapan, pencurian peralatan penyidik, ancaman bom, serangan fisik, sampai percobaan penculikan.

“Baru-baru ini, ancaman terjadi melalui peretasan hingga doxing,” kata Naufal. []