News

Puluhan Ribu Warga Sumbar Terjaring Razia Prokes Sejak Januari

Sebanyak 77 ribu lebih warga Sumatera Barat terjaring razia protokol kesehatan saat berada di tempat umum sejak Januari 2021


Puluhan Ribu Warga Sumbar Terjaring Razia Prokes Sejak Januari
Razia Prokes (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO, Sebanyak 77 ribu lebih warga Sumatera Barat terjaring razia protokol kesehatan saat berada di tempat umum sejak Januari 2021 hingga pertengahan Mei 2021.

"Razia penerapan protokol kesehatan untuk antisipasi penyebaran COVID-19 kita gelar pada 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Lebih dari 77 ribu orang yang terjaring dan diberikan sanksi," kata Kepala Satpol PP Sumbar, Dedi Diantolani di Padang, Sabtu, (22/5/2021).

Ia menyebutkan razia yang digelar petugas gabungan baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota sejalan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Ada tiga sanksi yang bisa diberikan berdasarkan Perda itu yaitu kerja sosial, denda atau kurungan.

Hingga saat ini baru Satgas COVID-19 di Kota Payakumbuh yang telah menerapkan sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring). Namun putusan hakim saat sidang bukan kurungan tetapi denda.

"Sebagian besar warga yang melanggar Perda memilih untuk melakukan kerja sosial. Sebagian lagi memilih untuk dikenai denda," katanya.

Uang denda tersebut dimasukkan dalam kas daerah sesuai petugas yang melakukan razia. Jika Satpol PP provinsi yang melakukan razia, maka denda masuk ke kas provinsi. Jika Satpol PP kabupaten/kota yang razia, denda masuk ke kas daerah masing-masing.

"Besaran denda yang masuk ke kas provinsi hingga saat ini sekitar 12 juta rupiah," tuturnya.

Dedi meminta masyarakat mematuhi Perda yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Sumbar.

Kepedulian bersama dalam mematuhi aturan tersebut diyakini bisa menekan angka penyebaran COVID-19.

"Ke depan kita akan terus melakukan razia penerapan protokol kesehatan ini tidak hanya pada pribadi tetapi juga pada badan usaha," katanya. []

Sumber: Antara