News

Pukat UGM: Sekolah Pelaku Praktik Jual-Beli Seragam Bisa Dijerat Pasal Korupsi

Pukat UGM: Sekolah Pelaku Praktik Jual-Beli Seragam Bisa Dijerat Pasal Korupsi
Ilustrasi orang tua memilih seragam sekolah (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) menyebut pihak sekolah yang terbukti terlibat praktik jual beli sekolah dengan niatan menguntungkan diri dapat dikenakan Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman mengatakan, para pihak terkait praktik jual-beli seragam di lingkungan sekolah memang belum sampai merugikan negara sehingga luput dari Pasal 2 ayat dan Pasal 3 UU Tipikor.

"Yang bisa digunakan itu pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor," kata Zaenur, Senin (26/9/2022).

baca juga:

Terlebih, dari upaya itu disertai dengan adanya penggelembungan atau mark up yang kian menguatkan unsur dugaan pidana pemerasan. Pasalnya, terdapat upaya mengambil keuntungan diri sendiri atau pihak tertentu.

Dalam kasus ini, bisa saja mereka sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sangat relevan bagi Zaenur jika masyarakat atau lembaga pemerhati pendidikan hendak mengambil langkah hukum dapat merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

"Tapi harus dapat dibuktikan dulu, disini harus ada unsur pemaksaan," tegasnya.

Unsur melawan hukum bisa dipastikan jika mengacu PP nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan, serta Peremendikud nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Bahasanya pemerasan dalam jabatan. Di situ kalau ada pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri dapat dikatakan melawan hukum karena dia bertentangan dengan PP dan Peremindikbud. Ada perbuatan melanggar hukum. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain," paparnya.

Masyarakat, khusunya orangtua/wali murid apabila merasa keberatan atau merasa diperas bisa dapat melapor ke kejaksaan atau kepolisian.

Sedangkan dari sisi administrasi, Zaenur berharap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY maupun kabupaten/kota, mampu memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan upaya pemerasan berkedok jual-beli seragam.

"Disdik harus berikan sanksi kepada sekolah. Pertama, jelas harus memberikan perintah menghentikan jual beli seragam di sekolah. Kemudian memberikan sanksi guru atau kepala sekolah yang terlibat. Ketiga, beri penjelasan masyarakat bahwa tidak ada ketentuan jual beli seragam di sekolah," pungkas Zaenur.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menemukan modus baru praktik jual-beli seragam yang melibatkan sekolah. Yakni, dengan cara mengundang pihak toko seragam untuk presentasi pakaian sekolah di depan wali murid.

ORI DIY mendapati temuan dugaan pihak sekolah bersekongkol dengan salah satu toko penjual seragam. Toko itu ditunjuk menawarkan paket seragam kepada wali murid dengan selisih harga jual di pasaran.

ORI DIY mengungkap, berdasarkan nominal tertera di kwitansi, untuk lima setel seragam dihargai Rp1,175 juta atau selisih Rp300 ribu hingga Rp500 ribu dari pasaran. 

Dengan keuntungan sedemikian besar, maka jika dikalikan jumlah siswa baru dengan asumsi 100 murid setiap satu dari 350 sekolah se-DIY, maka totalnya mencapai Rp10,5 miliar.

Adapun total keuntungan per satu sekolah dari angka fantastis itu menembus Rp30 juta.

Pihak sekolah pun diduga memanfaatkan pembentukan Paguyuban Orang Tua siswa (POT) demi kelancaran praktik jual-beli seragam ini. Sementara, fungsi paguyuban ini sebenarnya 11-12 dengan komite sekolah. []