News

Pukat UGM Nilai SK Bebas Tugas 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) bagaimanapun menilai SK penonaktifan Novel Baswedan cs tersebut cacat hukum


Pukat UGM Nilai SK Bebas Tugas 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

AKURAT.CO Sebanyak 75 pegawai KPK dibebastugaskan usai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menanggapi hal tersebut, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai, SK penonaktifan Novel Baswedan cs tersebut cacat hukum.

"Mengapa cacat hukum, karena pembebastugasan pegawai didasarkan bukan karena alasan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran pidana. Tetapi karena sesuatu karena alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan sedangkan sampai saat ini belum ada keputusan pemberhentian mereka sebagai pegawai KPK," kata Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, Rabu (12/5/2021).

Di sisi lain, Zaenur melihat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang mencantumkan TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN, telah melangkahi UU Nomor 2019 tentang KPK maupun PP Nomor 14 tahun 2020.

"Pada dasarnya itu tidak diperintahkan oleh UU 19 tahun 2019 maupun PP turunannya (PP Nomor 14/2020). Peraturan Pemerintah turunannya itu baru muncul di dalam Perkom 1 2021 yang perkom tersebut mencantumkan TWK atas perintah ketua KPK Firli Bahuri," papar Zaenur.

Zaenur menegaskan, UU Nomor 2019 tentang KPK pada dasarnya dirancang untuk dasar mengalihkan status para pegawai KPK menjadi ASN. Atau sama sekali tidam dimaksudkan untuk seleksi ulang.

"Sehingga seharusnya yang terjadi bukan seleksi ulang, bukan pengadaan pegawai, bukan tes ulang, Kenapa? karena para pegawai KPK tersebut ketika dulu masuk ke KPK sudah melalui tahapan seleksi, sudah melalui pendidikan dan juga sudah mengabdi sekian lama di KPK," ungkapnya.

Lagipula, SK penonaktifan itu berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Keputusan itu memerintahkan agar dalam proses alih status tidak boleh mengurangi hak pegawai KPK dalam hal apa pun. 

Maka dari itu ia menengarai TWK ini sedari awal memang didesain untuk menjegal para penyidik yang selama ini berkontribusi dalam kinerja pemberantasan korupsi. 

"TWK memang dirancang untuk menyaring nama-nama yang selama ini diincar oleh pihak-pihak tertentu karena telah banyak melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi, yang mengancam kepentingan banyak pihak khususnya pada para koruptor dan juga institusi-instusi lain," tuturnya.

Upaya menjegal para penyidik KPK yang telah berlangsung sejak lama ini tak terlepas dari kepentingan Firli Bahuri. Sepak terjangnya selama ini dianggap banyak disorot oleh KPK itu sendiri.

Beberapa kali ia dijatuhi sanksi etik seperti saat ia menjabat sebagai deputi penindakan. Dia dikembalikan ke Polri karena bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Atau ketika dia disanksi lantaran menumpang helikopter untuk melakukan perjalanan pribadi ke Palembang.

"Sehingga ada faktor keinginan menyingkirkan para pegawai ini yang juga keinginan tersebut menjadi-jadi ketika Firli bahuri menjadi seorang ketua KPK," lanjutnya.

Melihat pasifnya Dewan Pengawas KPK, Zaenur menilai seharusnya Pemerintah, khususnya Presiden tidak lepas tangan menangani situasi ini. Menimbang peristiwa ini berkaitan dengan manajemen ASN yang menjadi tanggungjawab kepala negara.

Pukat UGM meminta Presiden memastikan tujuan revisi UU Nomor 19 tahun 2019. Apakah untuk menyeleksi menjadi ASN atau alih status sebagaimana keputusan MK. Kendati sampai sekarang sang kepala negara juga belum bersuara.

Opsi lain, para pegawai KPK bisa menyampaikan protes kepada pimpinan. Aspirasi bisa juga disalurkan kepada legislatif maupun presiden. Alternatif berikutnya, mengajukan gugatan ke PTUN untuk SK penonaktifan tadi. Meski Zaenur pribadi pesimis akan langkah ini.

"Tapi menurut saya memang benar yang dilakukan harus melawan. Perlawanan hukumnya, Judicial Review ke MA Perkom 1 tahun 2021, gugat PTUN untuk SK pembebastugasan," tutupnya.

Ahada Ramadhana

https://akurat.co