News

Puan Minta Pusat dan Daerah Transparan Buka Data Kasus Covid-19 ke Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengungkap data penanganan Covid-19 secara transparan.


Puan Minta Pusat dan Daerah Transparan Buka Data Kasus Covid-19 ke Publik
Ketua DPR Puan Maharani memberikan kata sambutan saat memberikan bantuan langsung tunai kepada warga masyarakat yang barada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (23/6/2020). Bantuan yang diberikan kepada 1.178 warga yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini berupa bantuan langsung tunai per KK sebesar Rp600.000. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengungkap data penanganan Covid-19 secara transparan.

“Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik bahkan tidak dikerjakan dengan benar,” ujar Puan sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Menurut Politisi PDI-Perjuangan itu, pemerintah daerah seharusnya dapat berkontribusi lebih besar dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Pelacakan (tracing), kata Puan, adalah salah satu yang bisa dilakukan.  

Selain itu, tambah Puan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes Covid-19 seharusnya juga menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah. Dia memyebut tidak hanya untuk memetakan persebaran wabah, tes ini menjadi semakin krusial untuk melihat efektivitas penanganan pandemi Covid-19.

“Refocusing anggaran di bidang kesehatan seharusnya bisa makin optimal untuk penanganan persoalan seperti ini,” tegasnya.

Untuk itu Puan menghimbau agar pemerintah dapat menyajikan data yang kredibel. Sebab, penanganan pandemi harus berdasarkan sains, ilmu pengetahuan, bukan intuisi.

"Indikator yang dipakai juga harus sesuai dengan konsensus sains dan medis," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah berencana mengubah zonasi Covid-19. Zonasi tidak akan lagi menggunakan dasar jumlah kasus aktif di suatu wilayah, tetapi berdasarkan proporsi hasil tes positif Covid-19 dari jumlah spesimen yang diperiksa (positivity rate).

Budi mengakui, perubahan ini dilakukan karena selama ini sisten pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) Covid-19 dinilai masih lemah. Salah satunya ada temuan bahwa terdapat dugaan pemerintah daerah menurunkan data kasus aktif Covid-19 dengan cara mengurangi pengetesan di lapangan.

Kemudian, pemerintah juga berencana menaikkan jumlah pengetesan Covid-19 menjadi 400.000 per hari, dari sebelumnya 100.000 per hari. Rencana ini terkait dengan fakta penyebaran varian delta dari Covid-19 yang sangat cepat dan juga berdampak pada angka kematian yang masih tinggi di Indonesia. []