News

PTUN Batalkan Pemecatan Dua Wakil Rektor UIN Jakarta

Gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya


PTUN Batalkan Pemecatan Dua Wakil Rektor UIN Jakarta
Mujahid A. Latief (tengah) bersama Prof Andi Faisal Bakti (kiri) dan Prof Masri Mansour (kanan) di PTUN Serang (Foto: Istimewa)

AKURAT.CO, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang membatalkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Amany Lubis yang memberhentikan dua wakil rektor periode 2019-2023 Prof Masri Mansour dan Prof Andi Faisal Bakti.

"Gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya," kata penasihat hukum Prof Masri dan Prof Andi, Mujahid A. Latief kepada Akurat sesaat lalu, Selasa (21/9/2021).

Prof Masri dan Prof Andi mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Surat Keputusan Rektor UIN Jakarta Amany Lubis bernomor 167 Tahun 2021 dan Nomor 168 Tahun 2021 yang memberhentikan keduanya dengan alasan tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan per 18 Februari 2021.

Gugatan diajukan  10 Mei 2021, terdaftar dengan nomor perkara 31/G/2021/PTUN.SRG dan 32/G/2021/PTUN.SRG, dan baru diputus pada hari ini Selasa, 21 September 2021.

"Kami berharap Rektor UIN Jakarta sebagai pendidik dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri terbesar di Indonesia memberikan contoh yang baik dengan menaati perintah pengadilan, dalam hal ini dengan segera melaksanakan putusan PTUN Serang," kata Mujahid.

Dalam putusan bernomor 31/G/2021/PTUN.SRG dan 32/G/2021/PTUN.SRG, Majelis Hakim PTUN Serang membuat lima keputusan terhadap Prof Andi dan Prof Masri selaku penggugat serta Rektor UIN Jakarta Prof Amany Lubis sebagai tergugat. 

Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 167 tahun 2021 dan Nomor 168 Tahun 2021 tantang pemberhentian dengan hormat penggugat dari jabatannya masing-masing sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil rektor bidang kerjasama periode 2019-2023.

Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Nomor 167 tahun 2021 dan Nomor 168 Tahun 2021. Empat, mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai wakil rektor. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya dua perkara masing-masing senilai Rp 250.000.

"Dikabulkannya gugatan karena kami berhasil membuktikan sejumlah dalil antara lain surat keputusan pemberhentian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ujar Mujahid.