AKURAT.CO, Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa federasi telah melakukan kontak dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, soal penolakan Israel bermain di Piala Dunia U-20 2023 di pulaunya. Namun demikian, Wayan Koster tetap pada pendiriannya.
"Kami sudah komunikasi dengan Gubernur Bali dan Pemerintah Bali tetap di posisi mereka dan kami menghargai itu. Karena kita ini kan PSSI dalam posisi sebagai penyelenggara," kata Arya Sinulingga dalam konferensi pers di GBK Arena, Jakarta, Minggu (26/3).
"Pertama kan (Bali) menolak kehadiran (Israel), kemudian drawing, jadi kan susah, kita enggak bisa lagi meminta untuk tetap bisa di sana."
baca juga:
Arya juga tak memberikan penjelasan mengapa penolakan terhadap Israel baru dilakukan sekarang meski negara Timur Tengah tersebut sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U-20 2023 sejak Juni tahun lalu. Pun demikian, PSSI akan menghadapi situasi tersebut.
"Kita juga enggak tahu kenapa baru sekarang. Kalo dilihat penolakannya kan baru sekarang, sebelumnya kan enggak ada rame-rame masalah ini, tapi kita harus hadapi dengan semua yang ada," kata Arya.
"Yang pasti semua opsi akan dibawa Pak Erick untuk melakukan diplomasi, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U-20, semua akan dipakai segala cara dan juga menyelamatkan Indonesia dari sanksi pengucilan."
Arya juga mengatakan bahwa penolakan kehadiran Israel sejauh ini hanya datang dari pemerintah provinsi. Pemerintah pusat belum mengubah rencana awal untuk tetap menyelenggarakan Piala Dunia U-20.
"Kalo Pemerintah secara nasional kan enggak ada sama sekali untuk mundur (dari penyelenggaraan Piala Dunia U-20)," kata Arya.
"Jadi kami dari PSSI sebagai penyelenggara tetap jalan, tapi kan dari pemerintah provinsi ini yang tidak bisa menerima dan menjamin penyelenggaraan itu. Mungkin yang dilihat FIFA adalah penolakan itu."
Arya juga membantah kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan Israel di Piala Dunia U-20 ke negara lain, misalnya ke Singapura. Pasalnya, sejak awal pengajuan tuan rumah Piala Dunia U-20 hanya satu negara.
"Apakah memungkinkan dipakai dua negara, masalahnya pengajuan kita itu sejak awal hanya satu negara. Jadi enggak ada namanya dua negara tiga negara. Bisa saja tapi kemungkinan besar akan ditolak karena kan Singapura juga tidak mengajukan diri, kan artinya kami harus me-lobby lagi Pemerintah Singapura," kata Arya.
"Harusnya ketika bidding diajukan dua negara, bukan di tengah udah di ujung seperti ini baru kita ajukan."[]
