Olahraga

PSSI dapat Banyak Tugas Usai Rakor dengan Pemerintah dan Polri

PSSI dapat Banyak Tugas Usai Rakor dengan Pemerintah dan Polri
Menpora Zainudin Amali bersama dengan PSSI, Polri, BNPB, Kemenkes, dan Kemendagri usai mengadakan rapat koordinasi mengenai evaluasi penyelenggaraan pertandingan sepakbola Indonesia di Auditorium Wisma Kemenpora, Kamis (6/10). (Akurat.co/Dimas Ramadhan)

AKURAT.CO, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) baru saja melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali, Polri dan 18 klub Liga 1 Indonesia 2022-2023 mengenai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepakbola Indonesia.

Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan banyak pekerjaan rumah dari hasil rapat koordinasi tersebut. Salah satunya terkait pembuatan peraturan pengamanan pertandingan bersama Polri.

"PSSI dapat banyak tugas. Seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa hari lalu, kami dilibatkan untuk membuat drafting peraturan Polri terkait pengamanan pertandingan tinggi," kata Iwan dalam konferensi pers usai rakor di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Kamis (6/10).

baca juga:

"Tadi di dalam pertemuan ini kami juga dapat informasi dari Kemenkes bahwa PSSI akan dapat aturan prosedur kesehatan pertandingan. Kami bersyukur pemerintah fasilitasi kami."

Menurut Iwan, tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menewaskan ratusan suporter itu membuat PSSI kini memiliki kesempatan untuk menyelaraskan peraturan FIFA dan Undang-undang (UU) terkait pertandingan sepakbola.

"PSSI adalah organisasi yang menginduk kepada FIFA. PSSI terikat aturan FIFA. Sebelum ada kejadian ini, adalah hal mustahil menyamakan aturan FIFA dengan aturan UU negara ini," Iwan menambahkan.

"Insyaallah ini jadi perbaikan sepakbola Indonesia ke depan karena ada banyak yang dibuat sekarang, akan diakomodir apa yang diperintahkan FIFA."

Sementara itu, Menpora Amali yang memimpin rakor, mengatakan tidak ada pembahasan mengenai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam rakor tersebut. Rapat ini murni berfokus pada evaluasi penyelenggaraan pertandingan sepakbola Indonesia.

"Kami tidak membahas sama sekali tentang perkembangan yang ada di tragedi Kanjuruhan karena itu ada tim yang dibentuk melalui keputusan Presiden, yakni Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF)," kata Menpora usai rakor.

"Mereka sudah bekerja. Walaupun saya wakil tim itu, tapi kita sama sekali tak menyentuh itu karena itu urusan tim. Dan juga apa yang sudah dikerjakan Polri kami tidak masuk ke wilayah itu dan mungkin tim lainnya."

Hal yang menjadi bahan diskusi, kata Menpora, adalah mengenai evaluasi menyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi sepakbola nasional. Mulai dari Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3. Namun, Menpora Amali tidak menyebutkan secara spesifik soal evaluasi tersebut.

"Selanjutnya juga ada satu hal yang penting yang selama ini belum tersentuh serius, yakni tentang suporter. Itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya karena kita tahu suporter dalam undang-undang keolahragaan sudah ada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban," katanya.

"Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supprter dan para penonton. Maka itu jadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen terkait untuk lakukan langkah-langkah (berikut) agar bisa tersosialisasi."

Selain PSSI, Polri, dan Menpora, rapat koordinasi mengenai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan penyelenggaraan sepakbola Indonesia ini turut dihadiri stakeholder terkait lain seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Tugas Covid-19, serta perwakilan suporter.[]