News

PSI DKI Desak Pemprov Percepat Vaksinasi Booster

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mendesak Pemprov DKI mempercepat gerak vaksinasi booster untuk warga Jakarta.


PSI DKI Desak Pemprov Percepat Vaksinasi Booster
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin dosis ketiga kepada warga di Denpasar, Bali, Selasa (14/6/2022). (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

AKURAT.CO, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mendesak Pemprov DKI mempercepat gerak vaksinasi booster untuk warga Jakarta. Desakan itu menyusul statistik kasus COVID-19 di Ibukota yang menunjukan tren tidak menggembirakan. 

Saat ini, Jakarta jadi penyumbang kasus terbanyak dengan jumlah 737 kasus positif pada 4 Juli 2022. Dan total kasus aktif di Jakarta sebanyak 8.673 orang yang masih di rawat/ isolasi. Akibat penambahan kasus COVID-19 yang relatif tinggi itu, Pemerintah pusat menaikkan status PPKM DKI Jakarta ke level 2.

Atas dasar itu, Idris Ahmad meminta Gubernur DKI beserta jajarannya untuk turun tangan langsung sebelum adanya lonjakan COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan juli ini.

baca juga:

Anggota Komisi E DPRD DKI ini mengatakan, ada 2 syarat ampuh agar bisa mengendalikan laju COVID-19, yaitu dengan terus gencar melakukan vaksinasi dan menegakkan protokol kesehatan.

"Pemprov DKI harusnya bisa menerjemahkan imbauan dari Istana. Gubernur dan jajarannya beserta pihak lain perlu bersinergi untuk mengendalikan laju COVID-19 ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/7/2022). 

Dia mengatakan, dua syarat ampuh itu adalah satu kesatuan dimana masyarakat perlu diimbau dan diingatkan hal tersebut. Tentunya perlu kerja-kerja dari pemprov agar 2 syarat ampuh itu dapat berjalan beriringan. 

Dia juga mengatakan, di tengah geliat warga Jakarta yang sudah beraktifitas di luar rumah, perlu diantisipasi dengan beragam cara agar COVID-19 bisa terkendali.

"Saya lihat banyak fasilitas transportasi publik dan ruang publik yang sudah mulai kendor menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, para pengelola sudah mulai abai. Mestinya stasiun, halte, mal, pasar dan ruang publik tetap ketat menegakkan prokes, karena saya lihat di beberapa ruang publik scan aplikasi PeduliLindungi sudah mulai diabaikan, bahkan jarang diperiksa," ungkapnya. []