Ekonomi

Proteksionisme vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia?


Proteksionisme vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia?
Ilustrasi Perang dagang (KAPITAL.KZ)

AKURAT.CO Tahun ini adalah tahun dimana hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan China lebih memanas daripada tahun-tahun sebelumnya. Memanasnya hubungan kedua raksasa ekonomi lebih dikarenakan oleh saling balas tarif perdagangan hingga muncullah istilah perang dagang.

Perang dagang ini dipicu oleh sifat agresifnya Presiden AS Donald Trump dalam merealisasikan janji kampanye “America First” sehingga membuat Trump tidak ingin China menguasai pasarnya.

Perang dagang dimulai ketika Presiden AS Donald Trump pada 7 Maret meminta China untuk mengembangkan rencana mengurangi defisit perdagangan kedua negara hingga USD1 Miliar, dalam setahun kedepan. Setelahnya, China juga diminta untuk mengatasi masalah pencurian hak intelektual produk AS yang membuat China mampu mengembangkan berbagai produk canggih karena pihak Paman Sam sangat dirugikan.

Namun, karena tidak segera ditanggapi oleh Beijing, Washington pada 29 Mei mengumumkan rencananya untuk menjatuhkan tarif baru yang tinggi pada USD50 miliar produk-produk China. Ancaman tarif ini justru tidak membuat China tinggal diam. China juga mengancam balik untuk melawan AS dengan tarif yang serupa demi melindungi kepentingan nasionalnya. China juga mengejek AS karena tindakan ekonominya ini praktis merusak perdagangan global dan membuat negara-negara lain terdampak.

Proteksionisme vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia - Foto 1
Trump vs Xi Jinping. ISTIMEWA

Ancaman kedua negara pun mulai terealisasikan pada 6 Juli. AS menaikan tarif impor untuk USD34 miliar produk China begitupun sebaliknya. Sasaran AS pada tarif ini adalah sejumlah produk buatan China yang memiliki teknologi tinggi seperti pesawat terbang, robot, manufaktur dan otomotif. Sedangkan, China menyasar produk otomotif, kedelai, dan minyak mentah. Puncaknya pada 23 Agustus, AS menerapkan tarif impor tambahan kedua sebesar 25 persen pada USD16 miliar atau 279 kategori produk dari China. Kategori produk tersebut termasuk semikonduktor, plastik, bahan kimia dan peralatan kereta api. China tak mau kalah dan juga ikut menerapkan tarif impor yang senilai.

Bahkan pada 24 September, AS menerapkan tarif impor tambahan ketiga sebesar 10 persen pada USD200 miliar produk-produk Cina senilai USD200 miliar, termasuk furnitur, dan peralatan. China juga membalasnya dengan menaikan tarif sebesar 5-10 persen untuk USD60 miliar barang-barang AS dimana sebanyak 5.207 produk berjenis gas alam cair, kopi, minyak makan dikenakan tarif 10 persen dan 5 persen untuk berbagai produk berjenis sayur beku, tepung kokoa, dan produk kimia.

Pengenaan tarif ini justru tidak menghalangi surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat (AS). China mendapatkan transaksi hingga USD34,1 miliar pada September. Angka ini melebihi angka tertinggi USD31,05 miliar pada Agustus. Angka surplus yang kuat ini, membuat Donald Trump semakin berang, pada 11 Oktober memperingatkan bahwa ia akan "melakukan lebih banyak" cara untuk menyakiti ekonomi China. Dan Trump seakan-akan tak peduli atas dampak terhadap ekonomi global dari kebijakannya ini.

Proteksionisme jadi agenda utama raksasa ekonomi dunia

Agresifnya perwujudan janji kampanye Trump dan sikap pembalasan Xi Jinping ini merupakan bentuk proteksionisme kepentingan nasionalnya masing-masing. Proteksionisme adalah kebijakan suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi dari negara lain melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah.

Proteksionisme dianggap para pendukungnya dapat menciptakan persaingan adil antara barang dan jasa impor dan dalam negeri. Kebijakan ini berlawanan dengan perdagangan bebas dimana transaksi perdagangan dibatasi pemerintah hanya sedikit. Pada masa modern, proteksionisme semakin berkaitan dengan anti-globalisasi dan anti-imigrasi.

Proteksionisme vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia - Foto 2
China Mulai Menaikan Tarif Untuk Beberapa Produk A. REUTERS/Aly Song

Namun organisasi internasional yang mengawasi aturan perdagangan antar negara anggotanya (termasuk AS dan China) yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO/ World Trade Organization) menyatakan bahwa sistem perdagangan seharusnya memiliki lima (5) prinsip, yaitu:

Pertama, tanpa diskriminasi ke negara lain, yang berarti memperlakukan semua negara mitranya secara sama. Namun dalam situasi tertentu, suatu negara diizinkan mendiskriminasi; Kedua, setiap negara dapat menegosiasikan hambatan dagang (seperti tarif dan kuota) dengan yang lainnya; Ketiga, hambatan dapat diprediksi dan tidak boleh dinaikkan secara sewenang-wenang; Keempat, lebih kompetitif dengan menghindari praktik "tidak adil" (seperti subsidi ekspor dan menjual produk dengan biaya di bawah untuk mendapatkan pangsa pasar); dan kelima, lebih bermanfaat bagi negara kurang berkembang dengan memberikan negara lain lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri berdasarkan fleksibilitas yang lebih besar, dan keistimewaan khusus.

Meski kedua negara telah menyatakan gencatan dagang setelah makan malam bersama di KTT G20 pada 1 Desember 2018 lalu untuk bernegosiasi, gencatan ini tetap tidak bisa memberi kepastian mengenai hubungan dagang kedua negara. Meski terlihat mereda, negosiasi berpotensi sulit mencapai kesepakatan setelah eksekutif Huawei Technologies Co. milik China Meng Wanzhou ditangkap pada waktu yang sama dengan gencatan dagang.

Gencarnya kampanye lawan proteksionisme

Disisi lain, disaat kedua raksasa ekonomi dunia saat ini tengah berada dalam ketegangan perdagangan dan saling mengeluarkan kebijakan yang semakin mempertebal dinding proteksionisme, banyak perjanjian perdagangan internasional yang semakin gencar untuk memastikan aliran barang dan modal semakin bebas.

Indonesia sendiri pun gecar mengikuti berbagai perjanjian itu, seperti Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP/ Regional Comprehensive Economic Partnership) oleh ASEAN dan enam negara mitra strategisnya (China, India, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan), dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP/ Regional Comprehensive Economic Partnership) oleh sebelas negara Asia Pasifik yang akan mulai berlaku pada 30 Desember, dan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (Indonesia-European Free Trade Association(EFTA)) yang melibatkan 4 negara Eropa meliputi Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia dan ditandatangani pada 17 Desember.

Proteksionisme vs Multilateralisme, Berpihak Kemanakah Indonesia - Foto 3
IMF-WB Annual Meeting. AKURAT.CO/Denny Iswanto

Indonesia pun memosisikan diri untuk melawan adanya Perang Dagang ini, karena akan berdampak buruk bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi negara-negara lain. Seperti yang diucapkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada gelaran IMF-WB 2018 di Bali, Jokowi menentang perang dagang AS vs China. Menurutnya, perang dagang hanya membawa kehancuran ekonomi di seluruh dunia. Dengan Jargon “Winter is Coming” Jokowi (Panggilan akrabnya-RED) mengajak seluruh negara untuk bersatu melawan proteksionisme perdagangan.

“Pesan moral utama yang ingin saya sampaikan saat itu adalah bahwa konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan, bukan hanya bagi yang kalah namun juga bagi yang menang,” kata Jokowi. []