News

Program Politik Cerdas Berintegritas KPK Dikritik, Harusnya Jangan Cuma Beri Materi Pembekalan

Parpol sampai saat ini belum bisa transparan dalam penggunaan anggaran kegiatan


Program Politik Cerdas Berintegritas KPK Dikritik, Harusnya Jangan Cuma Beri Materi Pembekalan
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indoensia (MAKI) Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Masyarakat Antikorupsi Indoneisa (MAKI) mengkritisi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di partai politik. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai ada yang kurang dari pembekalan antikorupsi tindak lanjut dari program executive briefing kepada pimpinan dan pengurus parpol di pusat dan daerah dalam program politik cerdas berintegritas (PCB) yang digelar KPK.

"Mestinya (KPK) ada program kegiatan lanjutan seperti dalam bentuk laporan-laporan kegiatan yang dilakukan parpol terhadap anggaran-anggaran yang digunakan, baik sumbangan dari pemerintah dan sebagainya, termasuk penggunaannya," ucap Boyamin kepada AKURAT.CO, Jumat (1/7/2022).

baca juga:

Ia menyinggung kasus korupsi bantuan dana parpol di Kabupaten Jepara pada 2011-2012. Menurutnya hal tersebut terjadi lantaran dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah telah disalahgunakan sehingga menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi.

"Apalagi belajar dari pengalaman dari kasus di Jepara, itu dana bantuan politik saja dipakai kepentingan lain sehingga jadi kasus korupsi," ujarnya.

"Nah parpol sampai saat ini belum bisa transparan untuk pelaporan-pelaporan kegiatan-kegiatannya yang betul-betul bisa dipertanggung jawabkan," tambahnya.

Berdasarkan hal tersebut, ujar Boyamin, KPK harus mampu mengawal adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga penggunaan anggaran di setiap parpol dapat dipertanggung jawabkan.

"KPK harus mampu mengawal itu, mampu memberikan pendampingan untuk penggunaan-penggunaan anggaran-anggaran itu yang bagus dan terutama cara memperoleh anggaran," jelasnya.

"Jangan sampai (parpol) memperoleh anggaran secara tidak benar misalnya jual beli kepentingan pengaruh misalnya, mempengaruhi proyek-proyek pemerintah, anggaran-anggaran pemerintah," imbuhnya.