Ekonomi

Program Padat Karya Kementerian PUPR Bakal Serap Pekerja 650 Ribu Orang

Program tersebut terbagi dalam berbagai sektor, diantaranya pembangunan Sumber Daya Air, Pembangunan Jalan dan Jembatan, hingga Revitalisasi Pemukiman.


Program Padat Karya Kementerian PUPR Bakal Serap Pekerja 650 Ribu Orang
Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR) Basuki Hadimuljono (kiri) bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo (kanan) saat mengikuti Rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019). Raker tersebut membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 Kementerian PUPR dan Kementerian Desa PDTT (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memaparkan anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan yang berdasarkan surat Menteri PUPR tanggal 5 April 2022.

Anggaran tersebut juga termasuk dalam program Padat Karya yang nantinya akan menyerap tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur di tempat-tempat yang ditunjuk oleh PUPR.

Dalam pengesahannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Kamis (9/6/2022) menyampaikan bila Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengesahkan pagu indikatif Tahun Anggaran sebesar Rp 98.207.104.544.000.

baca juga:

Diketahui, nantinya PUPR akan menyerap tenaga kerja dari program Padat Karyanya sebanyak 650 ribu pekerja. Program tersebut terbagi dalam berbagai sektor, diantaranya pembangunan Sumber Daya Air, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Perumahan serta Revitalisasi Pemukiman.

"Walaupun hanya segitu, kita akan pertahankan dana tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia dengan penerapan kerja," jelas Basuki dalam paparannya kepada Rapat Kinerja Bersama dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (9/6/2022).

Nantinya pagu yang telah disetujui untuk anggaran telah ditetapkan untuk beberapa direktorat dari PUPR, yakni Direktorat Bina Marga Rp 40,2 triliun, Direktorat Sumber Daya Air Rp 35,89 triliun, Direktorat Cipta Karya Rp 14,25 triliun, Direktorat Perumahan Rp Rp 5,94 triliun, keperluan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal serta badan lainnya Rp 1,33 triliun, dan yang paling kecil dari Direktorat Bina Kontruksi sebesar Rp 530 miliar

"Rencana kegiatan dengan pola padat karya pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, untuk padat karya tetap kami akan pertahankan di Rp13 triliun," katanya.

Penyerapan tenaga kerja itu nantinya akan dibagi kembali, seperti Sumber Daya Air yang membutuhkan 328 ribu pekerja, yang mana untuk pembangunan sumber daya air di 14.100 lokasi.

Selain itu di sektor pembangunan jalan dan jembatan, PUPR membutuhkan tenaga kerja sebanyak 54 ribu orang dengan fokus untuk preservasi (pembukaan) jalan, preservasi jembatan dan revitalisasi drainase di beberapa titik kota di Indonesia.