News

Prof Karomani Kondisikan Jalur Suap Kuliah di Unila

Prof Karomani Kondisikan Jalur Suap Kuliah di Unila
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Karomani mengkondisikan calon mahasiswa baru (Maba) yang ingin diluluskan ujian melalui suap. Dugaan ini didalami penyidik KPK usai memeriksa 11 saksi pada Rabu (29/9/2022).

"Didalami dugaan adanya perintah tersangka KRM (Karomani) untuk mengondisikan maba yang telah mendapat persetujuan tersangka untuk diluluskan," kata juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Ali membeberkan 11 saksi yang diperiksa yakni Dekan Fakultas Kedokteran Unila, Dyah Wulan Sumekar; Dekan Fakultas Hukum Unila, Patuan Raja; Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Suharso; Dekan Teknik Unila, Helmy Fitriawan; Dosen Unila, Mualimin; dan Dekan Fakultas Pertanian Unila, Irwan Sukri Banuwa.

baca juga:

Kemudian KPK juga memeriksa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila, Suripto Dwi Yuwono; Kepala Bir Perencanaan dan Humas Unila, Budi Sutomo; Sekretaris Biro Perencanaan dan Humas Unila, Shinta Agustina; BPP Biro Perencanaan dan Humas Unila, Nurhati BR Ginting; dan staf pembantu Rektor I Unila, Tri Widioko.

Meski begitu, Ali enggan merinci total calon maba yang sudah dikondisikan Karomani. Selain itu, Ali menyampaikan lembaga anti korupsi juga sempat mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang ditemukan penyidik dalam kasus ini.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait konfirmasi barang bukti dokumen penerimaan maba Unila," ujar Ali.

Sebagai informasi, Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri dan Swasta Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua peserta calon mahasiswa dari Mualimin. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Total ia diduga telah menerima suap senilai Rp5 miliar.

Pada perkara ini, Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. []