Ekonomi

Probolinggo Evaluasi Gerakan Nasional Non Tunai


Probolinggo Evaluasi Gerakan Nasional Non Tunai
Ilustrasi Financial Technology (Fintech) ( knowledge.wharton.upenn.edu)

AKURAT.CO Wali kota Probolinggo Rukmini mengevaluasi pelaksanaan gerakan nasional nontunai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dengan menggelar rapat evaluasi dan monitoring yang dihadiri seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Rapat tersebut diadakan di Puri Manggala Bhakti Pemkot Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019).

"Dengan gerakan nasional nontunai (GNNT) kita menghindari fitnah, lebih akuntabel dan transparan. Hasilnya tentu akan lebih baik," kata Wali Kota Probolinggo Rukmini di Kota Probolinggo, melansir dari Antara.

Seluruh OPD telah melaporkan program implementasi GNNT 2018 dan berdasarkan data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, seluruh belanja OPD yang melibatkan pihak ketiga (kontraktual) sudah nontunai, sedangkan yang masih belum nontunai adalah belanja BBM dan belanja barang/jasa nonkontraktual diatas Rp10 juta.

"OPD juga diharapkan dapat melaksanakan gerakan nontunai untuk belanja BBM melalui kerja sama dengan SPBU, belanja perjalanan dinas luar daerah (sebagian besar belum menerapkan nontunai) dan belanja makanan minuman rapat (sebagian besar sudah menerapkan nontunai)," katanya.

Pada 2019, lanjut dia, akan dikeluarkan peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur implementasi nontunai, mengatur pembatasan transaksi tunai sebesar Rp10 juta per hari per OPD, sehingga dengan adanya perwali tersebut, bendahara pengeluaran hanya dapat mencairkan cek secara tunai maksimal Rp10 juta per hari akan dievaluasi dan dimonitor secara triwulan selama tahun 2019.

"Pada 2020 nanti akan dibatasi maksimal Rp5 juta, sehingga tahun selanjutnya bisa mencapai 100 persen nontunai untuk semua transaksi belanja di Pemkot Probolinggo. Pembatasan penggunaan uang tunai tersebut merupakan pembiasaan untuk seluruh OPD dalam menyukseskan GNNTsecara bertahap sampai 100 persen," katanya.

Rukmini meminta dukungan perbankan menyediakan mesin EDC untuk loket penerimaan di OPD-OPD dan pihak Bank Jatim yang hadir saat rapat mengatakan, mesin EDC Bank Jatim telah diberlakukan untuk retribusi pasar, sehingga pedagang pasar tidak membayar uang tunai untuk membayar retribusi, melainkan sudah nontunai.

"Pemkot Probolinggo secara bertahap akan menyiapkan perangkat nontunai untuk menggantikan fungsi karcis dengan e-money/tapcash/gelang elektronik yang bekerjasama dengan perbankan," ujarnya.

Ia menjelaskan PBB sudah tidak lagi dipungut oleh petugas/pegawai kelurahan, namun dipungut oleh kuasa bendahara umum daerah BPPKAD yang bekerjasama dengan lembaga/organisasi kemasyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan (mobil PBB). Untuk jaringan nontunai dilaksanakan melalui e-banking/ATM Bank Jatim/ mesin EDC/gerai/toko waralaba.

"Tahun ini juga secara bertahap akan melaksanakan transaksi nontunai untuk pengelolaan BOS/BOS daerah dan saat ini tengah disiapkan perangkat nontunai untuk dana BOS/BOS daerah yang berupa aplikasi internet banking dan token untuk 75 SD negeri dan 10 SMP negeri se-Kota Probolinggo yang pelatihannya akan segera diagendakan," katanya.

Ia menjelaskan apa yang dilakukan terkait gerakan nontunai dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam penyerapan anggaran sehingga predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diraih kembali.[]

Sumber: Antara