News

Prihatin Banyak Anak Yatim Akibat Covid-19, Politisi Golkar Dorong Ada UU tentang Perlindungan Anak Yatim

Masalah anak yatim adalah masalah serius.


Prihatin Banyak Anak Yatim Akibat Covid-19, Politisi Golkar Dorong Ada UU tentang Perlindungan Anak Yatim
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. (Dok. Pribadi)

AKURAT.CO, Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 lalu berdampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan. Angka kematian korban Covid 19 juga cukup tinggi. Akibatnya, banyak anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian Politisi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily saat berbicara dalam diskusi bertema “Perlindungan Anak di Masa Darurat dan Pasca Pandemi Covid 19”, Sabtu (21/5/2022) di Soreang Bandung.

Ace menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya anak yatim piatu. Ace menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan ada regulasi yang mengatur perlindungan anak yatim.

baca juga:

“Persoalan anak ini bagi kami di Komisi VIII DPR sangat penting. Kemajuan bangsa tergantung sejauhmana kita bisa mendidik anak sebagai investasi masa depan bangsa," katanya.

Ace mengatakan, banyak anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat Covid 19. 

"Data yang saya dapat 35.833 anak. Sebanyak 17.618 anak perempuan dan 18.215 anak laki-laki," ucapnya.

Ace mengatakan bahwa masalah anak yatim adalah masalah serius. Karena itu Komisi VIII mendorong adanya UU perlindungan yatim piatu. 

"Kami mendorong UU. Mereka asset bangsa yang harus diperhatikan. Bagaimana pendidikan mereka, tumbuh kembang mereka dan pengasuhan mereka. Yang kami perjuangkan adalah anak-anak mendapat perhatian serius dari negara,” kata Ace.

Sementara Nanang A. Rahman, Analis Kebijakan Ahli Madya Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyampaikan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

“Beberapa hal yang kami lakukan meiputi membuka layanan SAPA 129; melakukan penanganan langsung sebagai rujukan akhir untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan bagi anak yang memerlukan koordinasi lintas provinsi dan lintas negara; serta melakukan koordinasi untuk pendampingan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak di daerah sesuai dengan tempat terjadinya kasus,” jelas Nanang.

“Perempuan berdaya, Anak terlindungi, Indonesia maju,” kata Nanang.

Narasumber lain dalam diskusi tersebut, Dadang Sukmawijaya, aktivis Lembaga Advokasi Hak Anak. Dadang mengusulkan adanya direktorat perlindungan khusus perempuan dan anak di tingkat kepolisian, dari Mabes Polri hingga Polres Kabupaten/Kota. []