News

Presiden Tetap Naikan Iuran BPJS, Mahasiswa Gugat UU Mahkamah Agung


Presiden Tetap Naikan Iuran BPJS, Mahasiswa Gugat UU Mahkamah Agung
Suasana perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, (14/6/2019). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Sejumlah mahasiswa menggugat Undang-Undang Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang dimana sebelumnya MA dalam putusannya Nomor 24/P.PTS/III/2020/2020/7P/HUM/2020 telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan pada 5 Mei 2020 lalu.

Dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tersebut, iuran BPJS naik dari sebelumnya, dimana kelas 3 sebesar Rp25.500, kelas 2 Sebesar Rp51 ribu dan kelas 1 sebesar Rp80 ribu menjadi kelas 3 Rp42 ribu, kelas 2 Rp100 ribu dan kelas 1 Rp100 ribu. Meskipun iuran bagi peserta PBPU dan peserta kelas 3 ada subsidi dari pemerintah, namun hal ini tetap akan memberatkan rakyat Indonesia.

Beranjak dari peristiwa tersebut, Deddy Rizaldy Arwin Gommo Mahasiswa Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Maulana Farras Ilmanhuda Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya dan Eliadi Hulu yang merupakan Legal di salah satu perusahaan di Jakarta bertanya-tanya mengenai putusan MA yang bersifat final dan mengikat itu.

"Kenapa pemerintah bisa mengajukan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung?," kata Eliadi di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Akhirnya pada 2 Mei 2020 lalu, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Maulana Farras Ilmanhuda dan Eliadi Hulu mengajukan gugatan ke MK, konkritnya pasal 31 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA mengenai kepastian hukum pasal tersebut. 

Eliadi menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasar terkait hal ini. Pertama, bilamana Putusan MA bersifat Final dan mengikat tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden harus kooperatif dan mematuhi putusan tersebut.

"Sama saja berarti putusan Mahkamah Agung tidak bersifat final dan mengikat. Hal ini membuktikan pemerintah (eksekutif) telah melampaui kekuasaannya, padahal sejatinya kedudukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif itu sama tingginya (sederajat)," ujarnya.

Eliadi yang juga pernah menggugat UULJ yang menyeret nama Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa masalah kedua, dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan menunjukkan putusan MA tidak bersifat final dan mengikat. 

"Hal ini sudah mencederai hakikat hukum keadilan, kepastian, kemanfaatan dan jika Perpres ini digugat lagi di Mahkamah Agung, sudah secara jelas tidak mengindahkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menyebabkan proses peradilan bertele-tele tanpa kepastian," katanya.

Eliadi menegaskan bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan itu sangat merugikan dan memberatkan rakyat Indonesia.

Eliadi mengungkapkan bahwa dalam petitumnya, Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA bertentangan dengan UU Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.

Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali.

Eliadi juga mengutip salah satu istilah dalam hukum oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus.

"Fiat justitia ruat caelum, Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh," ungkapnya.

Diketahui, surat permohonan uji materi tersebut sudah diterima oleh MK yang diwakili Syamsudin Noer pada Selasa (2/6/2020) pukul 13.15 WIB dengan tanda terima nomor 1984/PAN.MK/VI/2020.[]

Deni Muhtarudin

https://akurat.co