News

Presiden Pengganti Jokowi Harus Teknokrat-Ekonom

Presiden Pengganti Jokowi Harus Teknokrat-Ekonom
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO,  Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Indonesia membutuhkan pemimpin berkarakter teknokrat-ekonom untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang tidak pasti.

Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI itu menyebut, faktor popularitas dan elektabilitas dalam menjaring pemimpin sudah waktunya ditinggalkan. 

"Dibutuhkan kemampuan sosok teknokrat-ekonom yang memahami rakyat bangsanya sendiri dan mampu bersaing memanfaatkan situasi global untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya," katanya dalam keterangannya, Kamis malam (22/9/2022). 

baca juga:

Agun menilai pemimpin teknokrat dapat menjadi solusi dalam menghadapi kondisi perekonomian global dalam ketidakpastian dengan ditandai peningkatan inflasi yang tinggi, ditambah berkurangnya ketersediaan sumber energi, keterbatasan pangan, serta perubahan iklim.

Kemudian, pemimpin tadi dapat meredam stabilitas politik yang semakin tergoncang karena persaingan ekonomi, penguasaan pasar, percepatan teknologi tidak sejalan dengan kemampuan SDM dan lembaga-lembaga kebijakan publik.

"Dibutuhkan pemimpin demokratis pilihan rakyat yang tidak hanya menyandarkan pada popularitas dan elektabilitas semata. Kedua hal tersebut (popularitas dan elektabilitas semata) harus mulai ditinggalkan pemilih," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR itu. 

Dia menjelaskan, masyarakat harus mulai beranjak untuk memilih pemimpin memiliki kemampuan perencanaan dan mewujudkan perencanaannya semata untuk kepentingan masyarakat banyak. 

"Justru yang harus dikedepankan dan dipilih publik adalah sosok pemimpin yang tahu, mengerti serta berkemanpuan merencanakan, merumuskan, memutuskan serta melaksanakan kebijakan publik, kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (publik) bukan sekedar kepentingan jalannya kekuasaan," ungkapnya. 

Dia menegaskan, sudah waktunya masyarakat meninggalkan standar lama memilih pemimpin berdasarkan popularitas dan elektabilitas. Masyarakat, harus sudah mulai menjadikan kompetensi sebagai pijakan memilih calon pemimpin di masa mendatang. 

"Tinggalkan popularitas, elektabilitas, semata, utamakan kompetensi tata kelola manajerial publik yang handal, yang bersifat teknokratis dan ekonomis dalam memajukan bangsa sendiri," ungkapnya.[]