Ekonomi

Presiden Komisi Eropa Bakal Beri Sanksi Berat ke Rusia, Benarkah?

Presiden Komisi Eropa Bakal Beri Sanksi Berat ke Rusia, Benarkah?
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. (Reuters)

AKURAT.CO, Presiden Komisi Eropa, Ursula Von Der Leyen pada hari Rabu (28/9/2022) lalu menyerukan kepada 27 negara anggota Uni Eropa untuk memberikan lebih banyak sanksi kepada Rusia.

Dimana dirinya menyoroti pejabat-pejabat yang bertanggungjawab terhadap apa yang dikecamnya sebagai “referendum palsu” yang dilangsungkan di empat daerah Ukraina yang dikuasai Rusia. Menurut pejabat pemilihan yang dibentuk oleh Rusia, sekitar 93 persen surat suara yang dibagikan di wilayah Zaporizhzhia, 87 persen di Kherson, 98 pers di Luhanks dan 99% di Donetks mendukung pencaplokan yang dilakukan Rusia.

Dari hasil tersebut tak sedikit dari negara-negara Barat menolak pemungutan suara tersebut sehingga pada akhirnya pemungutan suara yang dilakukan oleh pejabat Rusia tidak valid.

baca juga:

"Ini merupakan salah satu upaya ilegal untuk merebut wilayah suatu negara sekaligus menghapus pembatasan yang sudah disahkan secara internasional dengan paksa," ucapnya melalui lansiran VOA.

Oleh karena itu, dirinya sudah menyiapkan berbagai sanksi berat terhadap Rusia pasca invasi ke negara Ukraina tujuh bulan yang lalu.

"Salah satu sanksi yang akan kita kenakan antara lainnya adalah pembekuan asset berharga sekligus 'Travel Ban' yang akan kita kenakan kepada lebih dari 1.200 orang diantaranya para pejabat, perusahan dan pasar, termasuk sebagian sektor energi mereka, meskipun begitu sampai saat ini masih belum ada kejelasan apakah bisa diterapkan atau tidak," ucapnya.

Sebagai informasi, sampai saat ini sudah ada 27 negara anggota Uni Eropa belum pulih dari dampak pandemi Covid 19 ditambah hadirnya rentetan inflasi sekaligus meroketnya biaya listrik dan gas alam.

"Oleh karena itu, sanksi-sanksi yang sudah kita rancang bersama sampai saat ini semakin sulit disetujui karena berdampak langsung ke dalam negeri anggota Uni Eropa, putaran sanksi terakhir diumumkan 4 Mei lalu, tetapi baru dilaksanakan empat minggu kemudian karena adanya kekhawatiran atas pembatasan minyak yang akhirnya memecah pandangan negara-negara anggota," ucapnya.

Sanksi baru, lanjutnya, mungkin akan diberlakukan secara resmi beberapa minggu kemudian.[]

Sumber: VoA