News

Prediksi Pengamat Soal Posisi Luhut dan Hadi Tjahjanto Kalau Reshuffle Kabinet Terjadi

Isu reshuffle kabinet mencuat menjelang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun.


Prediksi Pengamat Soal Posisi Luhut dan Hadi Tjahjanto Kalau Reshuffle Kabinet Terjadi
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai dilantik sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10) lalu. (Dokumentasi: Istimewa/Setkab)

AKURAT.CO, Isu reshuffle kabinet mencuat menjelang Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun.

Menyoroti itu, Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menilai, posisi Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan di kabinet Presiden Joko Widodo terancam apabila isu reshuffle yang bergulir selama ini benar - benar dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hadi Tjahjanto ini bisa menjadi figur alternatif untuk mengganti Luhut, baik sebagai Menko atau Ketua Penanganan Covid-19," kata Catur, Kamis (11/11/2021).

"Jika terjadi eshuffle kabinet, Hadi Tjahjanto sangat mungkin mendapatkan jabatan menteri atau yang setingkat," imbuhnya.

Catur menyebut, antara Jokowi dan Hadi Tjahjanto memang ada unsur kedekatan. Hadi kata dia menjadi orang kepercayaan presiden sejak lama. Oleh karena itu, kemungkinan dirinya ditarik masuk ke kabinet pemerintahan sangat terbuka lebar.

"Mengingat kesetiaan kepada Presiden Jokowi, sangat layak Hadi Tjahjanto menjadi pejabat publik," tuntasnya.[]

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dirinya sebagai legislator maupun sebagai bagian dari partai koalisi tidak akan ikut campur dengan keputusan Presiden apakah akan memasukkan Marsekal Hadi Tjahjanto ke dalam kabinet atau tidak. Menurut Dasco, Presiden lebih mengetahui keperluan kabinet.

"Kalau (Marsekal Hadi Tjahjanto) masuk di kabinet itu sepenuhnya kewenangan Presiden. DPR tidak akan ikut campur. Presiden tentunya lebih tau apakah memerlukan pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu kita serahkan pada hak Presiden," ujarnya.

Lihat Sumber Artikel di Populis Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Populis. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Populis.