News

Prasetyo Kembali Coret Anggaran Sumur Resapan Rp 120 Miliar

Anggaran dicoret dengan tujuan agar bisa dialihkan pada program lain yang lebih bermanfaat


Prasetyo Kembali Coret Anggaran Sumur Resapan Rp 120 Miliar
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO  Polemik sumur resapan peninggalan masalah tahun 2021 rupanya belum benar-benar selesai. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa dia tetap memutuskan menghapus anggaran pembuatan sumur resapan itu kemarin. Dia menghapus anggaran sumur resapan itu di hadapan Sekda DKI selalu Ketua TAPD Pemprov DKI. 

Sebelum dihapus, kata dia, Ketua TAPD Pemprov DKI berusaha meyakinkannya untuk menganggarkan itu pada tahun ini. 

"Kemarin, dalam rapat rasionalisasi APBD tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, saya memutuskan untuk tetap meniadakan kegiatan pembangunan sumur resapan itu, kendati Ketua TAPD mengusulkan agar DPRD kembali menganggarkan," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (15/1/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan hal yang aneh anggaran sumur resapan bisa muncul kembali dalam APBD DKI. Sebab sebelumnya, anggaran senilai Rp120 miliar tersebut bahkan telah dicoret sejak pembahasan dan masih dalam bentuk rancangan anggaran. 

"Anehnya, kegiatan anggaran senilai Rp 120 miliar itu kembali hidup dalam rancangan Perda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022," katanya. 

Dia mengatakan, dirinya kembali mencoret anggaran sumur resapan itu dengan tujuan agar bisa dialihkan pada program lain yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah program normalisasi sungai. 

"Sudah selayaknya APBD itu dikembalikan masyarakat dalam bentuk banyak hal yang lebih bermanfaat. Jika untuk pengendalian banjir, maka jawabannya adalah normalisasi sungai. Bukan membangun sumur resapan yang justru hanya memboroskan APBD," katanya. 

Dia mengatakan, dirinya meyakini bahwa sumir resapan sejatinya bisa dibangun warga secara mandiri di halaman rumah masing-masing. "Jika untuk sumur dalam skala yang lebih besar bisa dibebanoan kepada perusahaan-perusahaan dalam bentuk kewajiban pengembang atau Corporate Sosial Responsibility, bukan APBD," katanya.