News

Pras Ungkap Ada Seseorang Manipulasi Izin Penggunaan Pulau Panjang

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkap adanya praktik pemanfaatan Pulau Panjang, Kabupaten Kepulauan Seribu oleh seseorang tidak sesuai perizinan.


Pras Ungkap Ada Seseorang Manipulasi Izin Penggunaan Pulau Panjang
Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkap adanya praktik pemanfaatan Pulau Panjang, Kabupaten Kepulauan Seribu oleh seseorang tidak sesuai perizinan. 

Pras -sapaan akrab Prasetyo- mengaku sudah mendatangi Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Di sana, dia mendapati fakta bahwa telah berdiri beberapa bangunan dengan fasilitas tempat pendaratan helikopter atau helipad yang diduga milik perorangan. 

"Saya segera mendatangi lokasi setelah mendengar informasi terjadinya dugaan penyalahgunaan izin pemanfaatan aset milik DKI di Pulau Panjang, Kabupaten Kepulauan Seribu," ungkapnya di akun Instagramnya, Jumat (1/6/2022). 

baca juga:

Kata Pras, dengan berdirinya beberapa bangunan itu, Pemprov DKI Jakarta seharusnya mendapatkan keuntungan dari pemasukan retribusi ataupun pajak daerah. 

"Dengan pembangunan tersebut harusnya pemerintah mendapatkan hasil dalam bentuk retribusi atau pajak. Namun sejauh ini perizinannya pun tidak jelas. Apakah itu terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara? Apabila tidak terdaftar, ini akan jadi masalah," tulis Pras. 

Pras mengaku pro terhadap investasi. Namun, kata dia, investor juga harus patuh terhadap aturan yang ada. Dia mengatakan tak memberi ruang toleransi bagi oknum di pemerintahan yang memuluskan penyalahgunaan perizinan 

"Saya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sangat setuju dengan investasi. Tetapi investor harus patuh dengan aturan. Sayapun tidak mentoleransi oknum pemerintahan yang memuluskan penyalahgunaan perizinan," katanya. 

Pras menambahkan, pemerintahan DKI perlu mengingat catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selalu menjadikan masalah pengelolaan aset di DKI sebagai catatan penting yang harus selalu dibenahi. 

Hingga berita ini diterbitkan Pemprov DKI Jakarta belum menanggapi secara resmi.[]