News

Lanjutkan Manuver Interpelasi Formula E, Pras: Didukung atau Tidak Urusan Nanti

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan bahwa manuver interpelasi Formula E kembali digulirkan.

Lanjutkan Manuver Interpelasi Formula E, Pras: Didukung atau Tidak Urusan Nanti
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan bahwa manuver interpelasi Formula E kembali digulirkan. Interpelasi itu dibuka kembali untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Anies Baswedan atas penggunaan APBD DKI pada rencana penyelenggaraan balapan Formula E. 

Kepastian itu dia lakukan setelah Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI memutuskan bahwa tak ada pelanggaran etik yang dilakukan Pras saat memimpin sidang paripurna terkait Formula E yang dihadiri anggota Fraksi PDIP dan PSI itu. 

"Saya pastikan pelaksanaan hak interpelasi tentang penyelenggaraan Formula E di Jakarta akan kembali dilanjutkan," kata Pras dalam keterangannya, Rabu (14/4/2022). 

baca juga:

Politisi PDIP itu mengatakan, bergulirnya hak interpelasi anggota DPRD DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan bukan untuk pencitraan politik. Dia mengklaim upaya itu mereka lakukan semata untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat pada setiap pribadi anggota DPRD DKI. 

"Hak itu kami gunakan bukan untuk gagah-gagahan tetapi sebagai bentuk implementasi fungsi pengawasan kami di DPRD DKI Jakarta terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah provinsi," katanya. 

Pras berpedoman pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 lalu. Dalam hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa terdapat anggaran pembiayaan untuk kegiatan Formula E yang bermasalah. 

"Apalagi BPK dalam auditnya menemukan sejumlah masalah. Salah satunya mengenai pembayaran fee sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan," katanya. 

Pras tak mempersoalkan manuver memulai kembali upaya interpelasi itu tak mendapatkan dukungan mayoritas fraksi di DPRD DKI. Bagi Pras, upaya interpelasi yang digalang oleh Fraksi PDIP dan PSI itu merupakan pembuktian bahwa pihaknya telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengawasan ketat. 

"Mendapat dukungan atau tidak pada perjalanan hak interpelasi nanti urusan lain. Terpenting kami 33 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI sebagai interpretasi masyarakat Jakarta telah berupaya penuh tanggungjawab atas tugas dan fungsi yang kami miliki," tutupnya. []